Bangsa yang besar adalah
bangsa yang bisa menghormati
pahlawannya
Jumat, 23 Mei 2008
UNTUK MEREKA YANG CINTA INDONESIA
SEBUAH KENANGAN SEJARAH
INDONESIA 1945 – 1950
Tulisan ini hanyalah sebuah catatan sejarah, sejak Indonesia merdeka sampai lima tahun kemudian. Catatan ini saya kutip dari sebuah buku lama yang tak jelas siapa pengarang dan apa perbitnya. Tetapi saya yakin, tulisan ini akan sangat berguna bagi kaum muda dalam membentuk jiwa Indonesia, agar selalu ingat bahwa negara ini lahir bukan ala kadarnya, bukan seenaknya atau juga bukan karena diberi kemerdekaan oleh bangsa lain.
INDONESIA 1945 – 1950
Tulisan ini hanyalah sebuah catatan sejarah, sejak Indonesia merdeka sampai lima tahun kemudian. Catatan ini saya kutip dari sebuah buku lama yang tak jelas siapa pengarang dan apa perbitnya. Tetapi saya yakin, tulisan ini akan sangat berguna bagi kaum muda dalam membentuk jiwa Indonesia, agar selalu ingat bahwa negara ini lahir bukan ala kadarnya, bukan seenaknya atau juga bukan karena diberi kemerdekaan oleh bangsa lain.
Kenapa hanya lima tahun? Sebab, kurun waktu lima tahun itu merupakan waktu yang sangat menentukan perjalanan hidup bangsa dan negara ini untuk selanjutnya. Langkah-langkah dan kebijakan politik tak akan pernah ada bila Indonesia tidak merdeka dan mulai menyusun kedaulatan dan kemandirian sebagai sebuah negara yang besar serta diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia.
1945
17 Agustus 1945:
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan di Jakarta pada pukul 10.00 wib oleh Presiden Soekarno:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Sgustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia
SOEKARNO – HATTA
18 Agustus 1945:
Komite Nasional Indonesia di Jakarta mengumumkan tentang menetapkan Undang Undang dasar Negara RI dan pemilihan presiden dan wakil presiden. (Isi Mukadimah dan pasal-pasal UUD 1945 bisa dilihat di halaman terakhir buku ini)
19 Agustus 1945:
Rapat raksasa di lapangan Gambir, mendengarkan wejangan Bung Karno. Di bawah ancaman tentara Jepang.
22 Agustus 1945:
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk. Jepang menyerahkan kekuatan Angkatan Lautnya kepada Indonesia.
29 Agustus 1945:
Sidang pertama KNIP di Jakarta. Ketua Mr. Kasman Singodimejo.
30 Agustus 1945:
Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk dan disahkan.
1 September 1945:
Pekik perjuangan ‘MERDEKA’ disahkan dan diumumkan. Lencana Merah-Putih mulai dipakai. Angkatan Pemuda Indonesia dibentuk di menteng 31, Jakarta. Ketua Umum: Wikana.
4 September 1945:
Palang merah Indonesia (PMI) dibentuk.
5 September 1945:
Kabinet Soekarno dibentuk dan disahkan.
SUSUNAN KABINET I
BENTUK: PRESIDENTIL
1. Menteri Luar Negeri : Mr. A. Soebardjo.
2. Menteri Dalam negeri : RAA Wiranatakusuma.
3. Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Mr. Supomo.
4. Menteri kemakmuran : Ir. RP Surachman.
5. Menteri Keuangan : Mr. AA. Maramis.
6. Menteri Kesehatan : Dr. R. Buntaran Martoatmodjo.
7. Menteri pengajaran : KH Dewantoro.
8. menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri.
9. Menteri Pertahanan : -
10. Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifudin.
11. Menteri Perhubungan : Abikusno Tjokrosujoso.
12. Menteri Keamanan : Moch. Suryohadikusumo.
Menteri Muda Keamanan : Dr. Leimena.
13. Menteri Negara : 1. Dr. Amir
2. KH Wachid Hasyim.
3. Mr. Sartono.
4. Oto Iskandar Dinata.
11 September 1945:
Radio Republik Indonesia (RRI) dengan resmi didirikan.
Tentara Australia mendarat di Kupang.
19 September 1945:
Insiden hebat di Tunjungan, Surabaya, disebabkan berkibarnya kembali bendera Belanda di Hotel Yamato.
28 September 1945:
Buruh pelabuhan di Australia mengadakan pemogokan untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang hendak menuju ke Indonesia.
29 September 1945:
Tentara Sekutu mendarat di Jakarta, di bawah komando Jenderal Christison. Kurang lebih 1000 tentara Inggris masuk ke Tanjung Priok.
1 Oktober 1945:
Partai Rakyat Jelata berdiri di Jakarta dengan ketua umum Abdur Rachman.
4 Oktober 1945:
Tentara Belanda mendarat di ranjung Priok.
5 Oktober 1945:
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk dan diresmikan. Jenderal Mayor Urip Sumoharjo diangkat menjadi Kepala Staf Umum TKR.
Jenderal Christison (Panglima Tentara Sekutu) mengakui de facto Republik Indonesia.
12 Oktober 1945:
Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia dibentuk di bawah komando Bung Tomo (Sutmo).
13 Oktober 1945:
Tentara Inggris menduduki Padang, Medan dan Bandung.
15 Oktober 1945:
Pertempuran hebat pemuda-pemuda Semarang melawan Kido Butai Jepang selama 5 hari.
23 Oktober 1945:
Pertemuan antara Van Mook dengan para pemimpin Republik Indonesia.
25 Oktober 1945:
BP KNIP mengadakan rapat lengkap di Jakarta, di bawah pimpinan Sutan Syahrir.
Bung Karno mengadakan pertemuan dnegan Jenderal Christison membahas masalah keamanan.
28 Oktober 1945:
Rakyat Surabaya bertempur melawan tentara Inggris.
Jenderal Mallaby ‘hilang’ dalam pertempuran itu.
31 Oktober 1945:
Terjadi pertempuran hebat melawan Inggris dan Nica di Magelang.
1 November 1945:
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan manifest politik tentang sikap dasar tujuan perjuangan RI.
3 November 1945:
Pemerintah mengeluarkan maklumat anjuran tentang pembentukan partai-partai politik yang isinya sebagai berikut:
MAKLUMAT PEMERINTAH
TENTANG PARTAI POLITIK
Berhubung dengan usul badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai- partai politik, dengan ristriksi, bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa:
Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telag tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.
Jakarta, 3 November 1945
Wakil Presiden
Mohammad Hatta
7 November 1945:
Konperensi Buruh seluruh Indonesia yang pertama diadakan si Solo.
Partai masyumi didirikan di Yogyakarta dengan Ketua Umum Dr. Sukiman.
9 November 1945:
Pemuda-pemuda Surabaya mendapat ultimatum dari Mayor Jenderal EC Mansergh (Tentara Sekutu) untuk segera menyerahkan senjata.
10 November 1945:
Kongres Pemuda I diadakan di Yogyakarta. Kongres itu dinamakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Dipilih sebagai pemimpin: Chairul saleh, Wikana dan Supardo.
14 November 1945:
Kabinet II dibentuk.
SUSUNAN KABINET II
BENTUK: KABINET PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Sutan Syahrir.
2. Menteri Luar Negeri : -
3. Menteri Dalam Negeri : -
4. Menteri Penerangan : Moch Natsir.
5. Menteri Keamanan : Mr. Amir Syarifudin.
6. Menteri Keuangan : Ir. RMP Surachman.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Abdulkarim.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Darma Setiawan.
9. Menteri Sosial : Dr. Sudarsono.
10. Menteri Kehakiman : Mr. R. Suwandi.
11. Menteri PP dan K : Dr. Mr. TGS Gunung Mulia.
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Putuhena.
13. Menteri Kemakmuran : Ir. Dermawan Mangunkusumo.
14. Menteri Agama : H. Rosyidi.
17 November 1945:
Kabinet II dilantik.
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda mengadakan perundingan secara resmi di bawah pimpinan jenderal Christison.
18 November 1945:
Perkindo (Partai Kristen Indonesia) didirikan di Jakarta dengan Ketua Umum: Mr. AM Tambunan.
Belanda – Inggris mengadakan musyawarah di Singapura tentang Indonesia.
Tentara Inggris mendarat di Padang dengan membawa tentara India.
20 November 1945:
Pertempuran sengit antara pemuda-pemuda Indonesia melawan tentara Inggris / Nica berlangsung di Ambarawa. Kota Semarang dibombardir.
25 November 1945:
Pesawat tempur Inggris (RAF) menyerang stasiun RRI di Solo dan Yogyakarta dengan bom.
27 November 1945:
Pemuda-pemuda Bandung bertempur dengan Tentara Sekutu.
RRI Yogya dibom untuk kedua kalinya.
5 Desember 1945:
Partai tani Indonesia didirikan di Purwokerto dengan Ketua Umum: Abdul Rachman Wangsadikarta.
13 Desember 1945:
Pertempuran hebat terjadi antara pemuda-pemuda Indonesia melawan tentara Inggris di Bekasi.
Benteng Banyubiru (Ambarawa) direbut.
16 Desember 1945:
Presiden Soekarno meninjau keamanan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
17 Desember 1945:
Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) didirikan di Yogyakarta.
Persatuan rakyat Marhaen Indonesia dibentuk dnegan Ketua Umum: JB Assa, Anggota Dewan Penasehat: Kartawinata.
18 Desember 1945:
Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.
26 Desember 1945:
Percobaan pembunuhan atas diri Sutan Syahrir digagalkan.
28 Desember 1945:
Percobaan pembunuhan atas diri Anir Syarifudin oleh Nica digagalkan.
29 Desember 1945:
Polisi Negara Republik Indonesia di Jakarta dilucuti oleh tentara Inggris.
30 Desember 1945:
Sebanyak 800 personil Marinir Belanda didaratkan di Tanjung Priok.
1945
17 Agustus 1945:
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan di Jakarta pada pukul 10.00 wib oleh Presiden Soekarno:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Sgustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia
SOEKARNO – HATTA
18 Agustus 1945:
Komite Nasional Indonesia di Jakarta mengumumkan tentang menetapkan Undang Undang dasar Negara RI dan pemilihan presiden dan wakil presiden. (Isi Mukadimah dan pasal-pasal UUD 1945 bisa dilihat di halaman terakhir buku ini)
19 Agustus 1945:
Rapat raksasa di lapangan Gambir, mendengarkan wejangan Bung Karno. Di bawah ancaman tentara Jepang.
22 Agustus 1945:
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk. Jepang menyerahkan kekuatan Angkatan Lautnya kepada Indonesia.
29 Agustus 1945:
Sidang pertama KNIP di Jakarta. Ketua Mr. Kasman Singodimejo.
30 Agustus 1945:
Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk dan disahkan.
1 September 1945:
Pekik perjuangan ‘MERDEKA’ disahkan dan diumumkan. Lencana Merah-Putih mulai dipakai. Angkatan Pemuda Indonesia dibentuk di menteng 31, Jakarta. Ketua Umum: Wikana.
4 September 1945:
Palang merah Indonesia (PMI) dibentuk.
5 September 1945:
Kabinet Soekarno dibentuk dan disahkan.
SUSUNAN KABINET I
BENTUK: PRESIDENTIL
1. Menteri Luar Negeri : Mr. A. Soebardjo.
2. Menteri Dalam negeri : RAA Wiranatakusuma.
3. Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Mr. Supomo.
4. Menteri kemakmuran : Ir. RP Surachman.
5. Menteri Keuangan : Mr. AA. Maramis.
6. Menteri Kesehatan : Dr. R. Buntaran Martoatmodjo.
7. Menteri pengajaran : KH Dewantoro.
8. menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri.
9. Menteri Pertahanan : -
10. Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifudin.
11. Menteri Perhubungan : Abikusno Tjokrosujoso.
12. Menteri Keamanan : Moch. Suryohadikusumo.
Menteri Muda Keamanan : Dr. Leimena.
13. Menteri Negara : 1. Dr. Amir
2. KH Wachid Hasyim.
3. Mr. Sartono.
4. Oto Iskandar Dinata.
11 September 1945:
Radio Republik Indonesia (RRI) dengan resmi didirikan.
Tentara Australia mendarat di Kupang.
19 September 1945:
Insiden hebat di Tunjungan, Surabaya, disebabkan berkibarnya kembali bendera Belanda di Hotel Yamato.
28 September 1945:
Buruh pelabuhan di Australia mengadakan pemogokan untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang hendak menuju ke Indonesia.
29 September 1945:
Tentara Sekutu mendarat di Jakarta, di bawah komando Jenderal Christison. Kurang lebih 1000 tentara Inggris masuk ke Tanjung Priok.
1 Oktober 1945:
Partai Rakyat Jelata berdiri di Jakarta dengan ketua umum Abdur Rachman.
4 Oktober 1945:
Tentara Belanda mendarat di ranjung Priok.
5 Oktober 1945:
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk dan diresmikan. Jenderal Mayor Urip Sumoharjo diangkat menjadi Kepala Staf Umum TKR.
Jenderal Christison (Panglima Tentara Sekutu) mengakui de facto Republik Indonesia.
12 Oktober 1945:
Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia dibentuk di bawah komando Bung Tomo (Sutmo).
13 Oktober 1945:
Tentara Inggris menduduki Padang, Medan dan Bandung.
15 Oktober 1945:
Pertempuran hebat pemuda-pemuda Semarang melawan Kido Butai Jepang selama 5 hari.
23 Oktober 1945:
Pertemuan antara Van Mook dengan para pemimpin Republik Indonesia.
25 Oktober 1945:
BP KNIP mengadakan rapat lengkap di Jakarta, di bawah pimpinan Sutan Syahrir.
Bung Karno mengadakan pertemuan dnegan Jenderal Christison membahas masalah keamanan.
28 Oktober 1945:
Rakyat Surabaya bertempur melawan tentara Inggris.
Jenderal Mallaby ‘hilang’ dalam pertempuran itu.
31 Oktober 1945:
Terjadi pertempuran hebat melawan Inggris dan Nica di Magelang.
1 November 1945:
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan manifest politik tentang sikap dasar tujuan perjuangan RI.
3 November 1945:
Pemerintah mengeluarkan maklumat anjuran tentang pembentukan partai-partai politik yang isinya sebagai berikut:
MAKLUMAT PEMERINTAH
TENTANG PARTAI POLITIK
Berhubung dengan usul badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai- partai politik, dengan ristriksi, bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa:
Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telag tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.
Jakarta, 3 November 1945
Wakil Presiden
Mohammad Hatta
7 November 1945:
Konperensi Buruh seluruh Indonesia yang pertama diadakan si Solo.
Partai masyumi didirikan di Yogyakarta dengan Ketua Umum Dr. Sukiman.
9 November 1945:
Pemuda-pemuda Surabaya mendapat ultimatum dari Mayor Jenderal EC Mansergh (Tentara Sekutu) untuk segera menyerahkan senjata.
10 November 1945:
Kongres Pemuda I diadakan di Yogyakarta. Kongres itu dinamakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Dipilih sebagai pemimpin: Chairul saleh, Wikana dan Supardo.
14 November 1945:
Kabinet II dibentuk.
SUSUNAN KABINET II
BENTUK: KABINET PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Sutan Syahrir.
2. Menteri Luar Negeri : -
3. Menteri Dalam Negeri : -
4. Menteri Penerangan : Moch Natsir.
5. Menteri Keamanan : Mr. Amir Syarifudin.
6. Menteri Keuangan : Ir. RMP Surachman.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Abdulkarim.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Darma Setiawan.
9. Menteri Sosial : Dr. Sudarsono.
10. Menteri Kehakiman : Mr. R. Suwandi.
11. Menteri PP dan K : Dr. Mr. TGS Gunung Mulia.
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Putuhena.
13. Menteri Kemakmuran : Ir. Dermawan Mangunkusumo.
14. Menteri Agama : H. Rosyidi.
17 November 1945:
Kabinet II dilantik.
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda mengadakan perundingan secara resmi di bawah pimpinan jenderal Christison.
18 November 1945:
Perkindo (Partai Kristen Indonesia) didirikan di Jakarta dengan Ketua Umum: Mr. AM Tambunan.
Belanda – Inggris mengadakan musyawarah di Singapura tentang Indonesia.
Tentara Inggris mendarat di Padang dengan membawa tentara India.
20 November 1945:
Pertempuran sengit antara pemuda-pemuda Indonesia melawan tentara Inggris / Nica berlangsung di Ambarawa. Kota Semarang dibombardir.
25 November 1945:
Pesawat tempur Inggris (RAF) menyerang stasiun RRI di Solo dan Yogyakarta dengan bom.
27 November 1945:
Pemuda-pemuda Bandung bertempur dengan Tentara Sekutu.
RRI Yogya dibom untuk kedua kalinya.
5 Desember 1945:
Partai tani Indonesia didirikan di Purwokerto dengan Ketua Umum: Abdul Rachman Wangsadikarta.
13 Desember 1945:
Pertempuran hebat terjadi antara pemuda-pemuda Indonesia melawan tentara Inggris di Bekasi.
Benteng Banyubiru (Ambarawa) direbut.
16 Desember 1945:
Presiden Soekarno meninjau keamanan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
17 Desember 1945:
Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) didirikan di Yogyakarta.
Persatuan rakyat Marhaen Indonesia dibentuk dnegan Ketua Umum: JB Assa, Anggota Dewan Penasehat: Kartawinata.
18 Desember 1945:
Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.
26 Desember 1945:
Percobaan pembunuhan atas diri Sutan Syahrir digagalkan.
28 Desember 1945:
Percobaan pembunuhan atas diri Anir Syarifudin oleh Nica digagalkan.
29 Desember 1945:
Polisi Negara Republik Indonesia di Jakarta dilucuti oleh tentara Inggris.
30 Desember 1945:
Sebanyak 800 personil Marinir Belanda didaratkan di Tanjung Priok.
1946
3 Januari 1946:
Kementerian Pertahanan (dulunya Kementerian Keamanan) dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta.
4 Januari 1946:
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mochamat Hatta pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.
5 Januari 1946:
Kementerian Pertahanan dibentuk dengan resmi dipelopori oleh Kementerian Keamanan.
6 Januari 1946:
Persatuan Perjuangan dibentuk terdiri dari 143 organisasi dengan promotor : Tan Malaka.
7 Januari 1946:
Tentara Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
19 Januari 1946:
Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) berdiri di Banjarmasin, diketuai oleh Dr. DS Diapari.
24 Januari 1946:
Tentara Keselamatan Rakyat diubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
29 Januari 1946:
Partai Nasional Indonesia (PNI) diperbaharui di Kediri, Jawa Timur dan merupakan gabungan dari Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat rakyat Indonesia, dengan Ketua Umum: Sidik Djojosukarto.
31 Januari 1946:
Pimpinan tentara Belanda diserahkan dari Letnan Jenderal Van Oyen kepada Letnan Jenderal Spoor.
1 Februari 1946:
Konsul Tiongkok Tsiang Chia Tung datang di Yogyakarta.
7 Februari 1946:
Masalah Indonesia mulai dibicarakan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di London dengan diprakarsai oleh wakild ari Ukraina: Manuilski.
10 Februari 1946:
Perundingan antara Indonesia yang diwakili oleh Sutan Syahrir dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Archibald Clark dan Van Mook tentang masalah status Indonesia dimulai.
14 Februari 1946:
Pemberontakan Soldadu Indonesia bekas KNIL melawan Nica di Minahasa, Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Taulu dan Wuisan.
1 Maret 1946:
Penarikan tentara India dari Indonesia dimulai.
3 Maret 1946:
Kabinet ke III dibentuk:
SUSUNAN KABINET III
BENTUK: KABINET PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Sutan Syahrir.
2. Menteri Luar Negeri : Sutan Syahrir.
Menteri Luar Negeri Muda : H. Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Dr. Sudarsono.
Menteri dalam negeri Muda : Samadikun.
4. Menteri Penerangan : Moh Natsir.
5. Menteri Pertahanan : Mr. Amir Syarifudin.
Menteri Pertahanan Muda : Arudji Kartawinata.
6. Menteri Keuangan : Ir. Surachman Tjokrohadisuryo.
Menteri Keuangan Muda : Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Abdulkarim.
Menteri Perhubungan Muda : Ir. Juanda.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Darmasetiawan.
Menteri Kesehatan Muda : Dr. Leimena.
9. Menteri Sosial : Mr. Maria Ulfa Santoso.
Menteri Sosial Muda : Mr. Abdul Madjid Djojohadingrat.
10. Menteri Kehakiman : Mr. Suwandi.
Menteri Kehakiman Muda : Mr. Hadi.
11. Menteri PP dan K : Moh Syafei.
Menteri PP dan K Muda : Dr. Mr. TGS Mulia.
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Putuhea.
Menteri Pekerjaan Umum Muda : Ir. Laoh.
13. Menteri Kemakmuran : Ir. Darmawan Mangunkusumo.
Menteri Kemakmuran Muda : Sjamsu Harya Udaya.
3 Januari 1946:
Kementerian Pertahanan (dulunya Kementerian Keamanan) dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta.
4 Januari 1946:
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mochamat Hatta pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.
5 Januari 1946:
Kementerian Pertahanan dibentuk dengan resmi dipelopori oleh Kementerian Keamanan.
6 Januari 1946:
Persatuan Perjuangan dibentuk terdiri dari 143 organisasi dengan promotor : Tan Malaka.
7 Januari 1946:
Tentara Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
19 Januari 1946:
Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) berdiri di Banjarmasin, diketuai oleh Dr. DS Diapari.
24 Januari 1946:
Tentara Keselamatan Rakyat diubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
29 Januari 1946:
Partai Nasional Indonesia (PNI) diperbaharui di Kediri, Jawa Timur dan merupakan gabungan dari Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat rakyat Indonesia, dengan Ketua Umum: Sidik Djojosukarto.
31 Januari 1946:
Pimpinan tentara Belanda diserahkan dari Letnan Jenderal Van Oyen kepada Letnan Jenderal Spoor.
1 Februari 1946:
Konsul Tiongkok Tsiang Chia Tung datang di Yogyakarta.
7 Februari 1946:
Masalah Indonesia mulai dibicarakan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di London dengan diprakarsai oleh wakild ari Ukraina: Manuilski.
10 Februari 1946:
Perundingan antara Indonesia yang diwakili oleh Sutan Syahrir dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Archibald Clark dan Van Mook tentang masalah status Indonesia dimulai.
14 Februari 1946:
Pemberontakan Soldadu Indonesia bekas KNIL melawan Nica di Minahasa, Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Taulu dan Wuisan.
1 Maret 1946:
Penarikan tentara India dari Indonesia dimulai.
3 Maret 1946:
Kabinet ke III dibentuk:
SUSUNAN KABINET III
BENTUK: KABINET PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Sutan Syahrir.
2. Menteri Luar Negeri : Sutan Syahrir.
Menteri Luar Negeri Muda : H. Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Dr. Sudarsono.
Menteri dalam negeri Muda : Samadikun.
4. Menteri Penerangan : Moh Natsir.
5. Menteri Pertahanan : Mr. Amir Syarifudin.
Menteri Pertahanan Muda : Arudji Kartawinata.
6. Menteri Keuangan : Ir. Surachman Tjokrohadisuryo.
Menteri Keuangan Muda : Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Abdulkarim.
Menteri Perhubungan Muda : Ir. Juanda.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Darmasetiawan.
Menteri Kesehatan Muda : Dr. Leimena.
9. Menteri Sosial : Mr. Maria Ulfa Santoso.
Menteri Sosial Muda : Mr. Abdul Madjid Djojohadingrat.
10. Menteri Kehakiman : Mr. Suwandi.
Menteri Kehakiman Muda : Mr. Hadi.
11. Menteri PP dan K : Moh Syafei.
Menteri PP dan K Muda : Dr. Mr. TGS Mulia.
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Putuhea.
Menteri Pekerjaan Umum Muda : Ir. Laoh.
13. Menteri Kemakmuran : Ir. Darmawan Mangunkusumo.
Menteri Kemakmuran Muda : Sjamsu Harya Udaya.
14. Menteri Pertanian dan Persediaan: Ir. Rasyad.
Menteri Pertanian dan Persediaan
Muda : Ir. Saksono.
15. Menteri Negara : Wikana.
**
9 Maret 1946:
Sembilan balatyon tentara belanda didaratkan di Jakarta.
11 Maret 1946:
Pertempuran antara pemuda-pemuda Indonesia melawan Nica di Sukabumi, Jawa Barat.
13 Maret 1946:
Universitas Gajah Mada dibuka secara resmi di Yogyakarta.
19 Maret 1946:
Angkatan Laut Republik Indonesia dibentuk.
22 Maret 1946:
Tentara Inggris ditarik dari kepulauan Lombok digantikan tentara Belanda.
1-2 April 1946:
Yogyakarta Agreement:
THE YOGYAKARTA AGREEMENT
Wakil tertingi Tentara Sekutu dan pimpinan Tentara Republik Indonesia mengadakan perundingan yang telah dapat menghasilkan Yogyakarta Agreement, menyetujui beberapa peristiwa soal tawanan perang.
1. Pengangkutan dan perlucutan tentara Jepang di daerah RI akan dilakukan oleh TRI (Tentara Republik Indonesia) dengan kekuasaan penuh padanya untuk bertindak.
2. Tentara Jepang di daerah pendudukan Sekutu akan diangkut oleh tentara Sekutu sendiri.
3. Tentara Jepang setelah diangkut tidak akan dipersenjatai lagi.
4. Di Malang dan di Solo akan didirikan sebuah markas Jepang, untuk mengumpulkan mereka dari Jawa Timur dan dari daerah Jawa Tengah masing-masing.
5.Tentara Sekutu sanggup membantunya dengan mempersediakan bahan-bahand an alat-alat pengangkutan serta senjata, baik untuk keperluan di darat maupun di laut.
6.Pengangkitan akan dilakukan dnegan truk-truk dari kamp-kamp Jepang di stasiun yang terdekat dan dari sini dengan kereta api ke pelabuhan yang sudah ditentukan dan kemudian akan dimasukkan dalam kapal-kapal yang sudah tersedia.
7.Sekutu akan menjamin tidak adanya gangguan dari pasukan-pasukan yang dibawah perintahnya terhadap pengakutan tersebut.
**
1 April 1946:
Sekolah Pembantu Ahli Obat dibuka di Yogyakarta, dipimpin oleh RM Sukardjo.
5 April 1946:
Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Republik di Sulawesi ditahan Belanda di Makassar, Sulawesi Selatan.
9 April 1946:
Hari kelahiran Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).
10 April 1946:
Pemberontakan Rakyat serang melawan Nica.
Perundingan di Hooge Veluwe gagal. Pihak belanda tidak mau mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Sumatera. Indonesia harus tetap menjadi bagian dari kerajaan Belanda.
12 April 1946:
Indonesia menawarkan beras 500.000 ton kepada India.
24 April 1946:
KHM Mansjur meninggal dunia di rumah sakit Surabaya.
29 April 1946:
Pengangkutan tentara Jepang oleh TRI dimulai, dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibjo.
1 Mei 1946:
Buruh Indonesia merayakan Hari Buruh Internasional untuk pertama kalinya.
16 Mei 1946:
Tentara Inggris meninggalkan Semarangd an diserahkan kepada tentara Belanda.
17 Mei 1946:
Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dibentuk.
25 Mei 1946:
Kementerian Pertahanan RI mendirikan Biro Perjuangan.
28 Mei 1946:
Tentara Nica menyerbu Tangerang, rakyat melawan dengan hebatnya. Banyak warga keturunan Tionghoa menjadi korban.
3 Juni 1946:
Dewan Pertimbangan Agung bersidang untuk pertama kali di Jakarta. Ketua: RAA. Wiranatakusumah.
7 Juni 1946:
Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Seluruh Pulau Jawa dan Madura dalam keadaan bahaya.
17 Juni 1946:
Akadeni Kepolisian dibuka dengan resmi di Mertoyudan, Solo. Angkatan pertama berjumlah 27 orang.
18 Juni 1946:
Tentara Indonesia selesai mengangkut kurang lebih 35.000 tawanan Jepang.
27 Juni 1946:
Sutan Sjahrir dan beberapa menteri diculik orang tak dikenal di Solo.
28 Juni 1946:
Presiden Soekarno mengumumkan: Seluruh wilayah Indonesia dalam bahaya. Kekuasaan pemerintahan untuk sementara dipegang presiden.
Dr. GSSJ Ratulangi diasingkan di Irian oleh Belanda.
3 Juli 1946:
Aksi kudeta dari kelompok Tan Malaka dan percobaan penculikan atas diri Amir Sjarifudin (Menteri Pertahanan) gagal. (Dikenal dengan Peristiwa 3 Juli).
15 Juli 1946:
Konperensi malino dilangsungkan di bawah pimpinan Van Mook. Belanda mulai melakukan politik ‘pecah belah’.
18 Juli 1946:
Dewan Petahanan Negara bersidang untuk pertama kalinya.
Wakil Presiden Moch Hatta menyaksikan pengiriman beras yang pertama kali ke India dari Probolinggo, Jawa Timur.
19 Juli 1946:
Konperensi ALRI seluruh kepulauan Indonesia di Lawang, Jawa Timur. Dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan: Kedudukan Markas Tertinggi ALRI di kota Lawang.
16 Agustus 1946:
Polisi Angkatan laut didirikan di Madiun, Jawa Timur, merupakan Brigade. Tugasnya terlepas dari ALRI.
17 Agustus 1946:
Perayaan hari ulang tahun Kemerdekaan RI yang I.
26 Agustus 1946:
Lord Killearn, Duta Istimewa Kerajaan Inggris untuk Asia Tenggara tiba di Jakarta.
6 September 1946:
Partai Wanita Rakyat didirikan di Yogyakarta. Ketua sementara: Nyi Mangunsarkoro.
18 September 1946:
Komisi Jenderal tiba di Jakarta, diketuai: Prof Schemerhorn.
27 September 1946:
Pembukaan Sekolah Tinggi Obat-obatan Pertanian di Klaten, Jawa Tengah secara darurat.
2 Oktober 1946:
Kabinet IV dibentuk bersifat nasional.
SUSUNAN KABINET IV
BENTUK: KABINET PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Sutan Syahrir.
2. Menteri Luar negeri : Sutan Syahrir.
Menteri Luar Negeri Muda : KH Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh Roem.
Menteri Dalam Negeri Muda : Wijono.
4. Menteri Penerangan : Moh Natsir.
Menteri Penerangan Muda : AR Baswedan.
5. Menteri Pertahanan : Mr. Amir Syarifudin.
Menteri Penerangan Muda : Harsono Tjokroaminoto.
6. Menteri Keuangan : Mr. Syarifuddin Prawiranegara.
Menteri Keuangan Muda : Mr. Lukman Hakim.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda.
Menteri Perhubungan Muda : Drs. Setiadjit.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Darmasetiawan.
Menteri Kesehatan Muda : Dr. J. Leimena.
9. Menteri Sosial : Mr. Maria Ulfa Santosa.
Menteri Sosial Muda : Mr. Abdulmadjid.
10. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
Menteri Kehakiman Muda : Mr. Hadi.
11. Menteri PP dan K : Mr. Suwandi.
Menteri PP dan K Muda : Ir. Gunarso
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Putuhena.
Menteri Pekerjaan Umum Muda : Ir. Laoh.
13. Menteri Kemakmuran : Dr. AK Gani.
Menteri Kemakmuran Muda : Mr. Jusuf Wibisono.
14. Menteri Agama : Faturachman.
15. Menteri-Menteri Negara :
1. Sultan Hamengku Buwono.
2. Wachid Hasyim.
3. Dr. Sudarsono.
4. Wikana.
5. Mr. Tan Po Gwan.
5 Oktober 1946:
Peringatan Hari Angkatan Perang I dilakukan dengan sederhana.
7 Oktober 1946:
Perundingan dengan Komisi Jenderal Belanda.
Delegasi Indonesia diketuai Sutan Syahrir. Lord Killearn sebagai wasit.
12 Oktober 1946:
Atas anjuran Van Mook diadakan konperensi mengenai persoalan ‘minoriteiten’ di Pangkal Pinang, Sumatera.
14 Oktober 1946:
Perundingan gencatan senjata disetujui. Div 7 Dec dikirim ke Indonesia.
26 Oktober 1946:
Uang Republik Indonesia (ORI) mulai berlaku dengan nilai Rp. 10,- = 5 gram emas murni.
1 November 1946:
Penglima Besar Jenderal Soedirman dan kepala Staf Jenderal Urip Sumohardjo datang pertama kali ke Jakarta untuk menghadiri gencatan senjata.
10 November 1946:
Hari Pahlawan Indonesia (Hari Pemuda Indonesia) diresmikan.
11 November 1946:
Perundingan dengan Belanda di Linggarjati dihadiri Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta dan Lord Killearn.
12 November 1946:
Pertemuan resmi di Linggarjati. Persetujuan dicapai dengan memuat 17 pasal. (Isi persetujuan Linggarjati bisa dilihat di bagian bagian lain tulisan ini).
15 November 1946:
Naskah Linggarjati ditandatangani di Jakarta.
Dura Besar Tiongkok Dr. Lie Chun tiba di Yogyakarta.
20 November 1946:
Di Tweede Kamer (Parlemen Belanda) Persetujuan Linggarjati diterima dengan suara 65 lawan 30.
Letkol Gusti Ngurah Rai gugur, mempertahankan kemerdekaan Idnonesia di Bali.
24 November 1946:
Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) berdiri dengan Ketua Umum: Lanto Daeng Pasewang.
29 November 1946:
Gabungan Serikat Buruh Vertikal dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia berganung dan menjelma menjadi SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).
30 November 1946:
Tentara Kerajaan Inggris ditariks eluruhnya dari Indonesia.
2 Desember 1946:
Walter Robert Monginsidi, salah seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Sulawesi Selatan dijatuhi hukuman mati oleh Pemerintah Belanda.
7 Desember 1946:
Konperensi Den Pasar didakan sebagai kelanjutan dari Konperensi Malino dengan tujuan membentuk Negara Indonesia Timur.
Pembunuhan besar-besaran oleh Westerling terjadi di Sulawesi Selatan.
Indonesia Timur lahir, presidennya Sukawati dan perdana menteri Nadjamudin D Malewa.
12 Desember 1946:
Benteng Republik Indonesia, penentang persetujuan Linggarjati dibentuk.
Menteri Pertanian dan Persediaan
Muda : Ir. Saksono.
15. Menteri Negara : Wikana.
**
9 Maret 1946:
Sembilan balatyon tentara belanda didaratkan di Jakarta.
11 Maret 1946:
Pertempuran antara pemuda-pemuda Indonesia melawan Nica di Sukabumi, Jawa Barat.
13 Maret 1946:
Universitas Gajah Mada dibuka secara resmi di Yogyakarta.
19 Maret 1946:
Angkatan Laut Republik Indonesia dibentuk.
22 Maret 1946:
Tentara Inggris ditarik dari kepulauan Lombok digantikan tentara Belanda.
1-2 April 1946:
Yogyakarta Agreement:
THE YOGYAKARTA AGREEMENT
Wakil tertingi Tentara Sekutu dan pimpinan Tentara Republik Indonesia mengadakan perundingan yang telah dapat menghasilkan Yogyakarta Agreement, menyetujui beberapa peristiwa soal tawanan perang.
1. Pengangkutan dan perlucutan tentara Jepang di daerah RI akan dilakukan oleh TRI (Tentara Republik Indonesia) dengan kekuasaan penuh padanya untuk bertindak.
2. Tentara Jepang di daerah pendudukan Sekutu akan diangkut oleh tentara Sekutu sendiri.
3. Tentara Jepang setelah diangkut tidak akan dipersenjatai lagi.
4. Di Malang dan di Solo akan didirikan sebuah markas Jepang, untuk mengumpulkan mereka dari Jawa Timur dan dari daerah Jawa Tengah masing-masing.
5.Tentara Sekutu sanggup membantunya dengan mempersediakan bahan-bahand an alat-alat pengangkutan serta senjata, baik untuk keperluan di darat maupun di laut.
6.Pengangkitan akan dilakukan dnegan truk-truk dari kamp-kamp Jepang di stasiun yang terdekat dan dari sini dengan kereta api ke pelabuhan yang sudah ditentukan dan kemudian akan dimasukkan dalam kapal-kapal yang sudah tersedia.
7.Sekutu akan menjamin tidak adanya gangguan dari pasukan-pasukan yang dibawah perintahnya terhadap pengakutan tersebut.
**
1 April 1946:
Sekolah Pembantu Ahli Obat dibuka di Yogyakarta, dipimpin oleh RM Sukardjo.
5 April 1946:
Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Republik di Sulawesi ditahan Belanda di Makassar, Sulawesi Selatan.
9 April 1946:
Hari kelahiran Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).
10 April 1946:
Pemberontakan Rakyat serang melawan Nica.
Perundingan di Hooge Veluwe gagal. Pihak belanda tidak mau mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Sumatera. Indonesia harus tetap menjadi bagian dari kerajaan Belanda.
12 April 1946:
Indonesia menawarkan beras 500.000 ton kepada India.
24 April 1946:
KHM Mansjur meninggal dunia di rumah sakit Surabaya.
29 April 1946:
Pengangkutan tentara Jepang oleh TRI dimulai, dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibjo.
1 Mei 1946:
Buruh Indonesia merayakan Hari Buruh Internasional untuk pertama kalinya.
16 Mei 1946:
Tentara Inggris meninggalkan Semarangd an diserahkan kepada tentara Belanda.
17 Mei 1946:
Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dibentuk.
25 Mei 1946:
Kementerian Pertahanan RI mendirikan Biro Perjuangan.
28 Mei 1946:
Tentara Nica menyerbu Tangerang, rakyat melawan dengan hebatnya. Banyak warga keturunan Tionghoa menjadi korban.
3 Juni 1946:
Dewan Pertimbangan Agung bersidang untuk pertama kali di Jakarta. Ketua: RAA. Wiranatakusumah.
7 Juni 1946:
Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Seluruh Pulau Jawa dan Madura dalam keadaan bahaya.
17 Juni 1946:
Akadeni Kepolisian dibuka dengan resmi di Mertoyudan, Solo. Angkatan pertama berjumlah 27 orang.
18 Juni 1946:
Tentara Indonesia selesai mengangkut kurang lebih 35.000 tawanan Jepang.
27 Juni 1946:
Sutan Sjahrir dan beberapa menteri diculik orang tak dikenal di Solo.
28 Juni 1946:
Presiden Soekarno mengumumkan: Seluruh wilayah Indonesia dalam bahaya. Kekuasaan pemerintahan untuk sementara dipegang presiden.
Dr. GSSJ Ratulangi diasingkan di Irian oleh Belanda.
3 Juli 1946:
Aksi kudeta dari kelompok Tan Malaka dan percobaan penculikan atas diri Amir Sjarifudin (Menteri Pertahanan) gagal. (Dikenal dengan Peristiwa 3 Juli).
15 Juli 1946:
Konperensi malino dilangsungkan di bawah pimpinan Van Mook. Belanda mulai melakukan politik ‘pecah belah’.
18 Juli 1946:
Dewan Petahanan Negara bersidang untuk pertama kalinya.
Wakil Presiden Moch Hatta menyaksikan pengiriman beras yang pertama kali ke India dari Probolinggo, Jawa Timur.
19 Juli 1946:
Konperensi ALRI seluruh kepulauan Indonesia di Lawang, Jawa Timur. Dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan: Kedudukan Markas Tertinggi ALRI di kota Lawang.
16 Agustus 1946:
Polisi Angkatan laut didirikan di Madiun, Jawa Timur, merupakan Brigade. Tugasnya terlepas dari ALRI.
17 Agustus 1946:
Perayaan hari ulang tahun Kemerdekaan RI yang I.
26 Agustus 1946:
Lord Killearn, Duta Istimewa Kerajaan Inggris untuk Asia Tenggara tiba di Jakarta.
6 September 1946:
Partai Wanita Rakyat didirikan di Yogyakarta. Ketua sementara: Nyi Mangunsarkoro.
18 September 1946:
Komisi Jenderal tiba di Jakarta, diketuai: Prof Schemerhorn.
27 September 1946:
Pembukaan Sekolah Tinggi Obat-obatan Pertanian di Klaten, Jawa Tengah secara darurat.
2 Oktober 1946:
Kabinet IV dibentuk bersifat nasional.
SUSUNAN KABINET IV
BENTUK: KABINET PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Sutan Syahrir.
2. Menteri Luar negeri : Sutan Syahrir.
Menteri Luar Negeri Muda : KH Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh Roem.
Menteri Dalam Negeri Muda : Wijono.
4. Menteri Penerangan : Moh Natsir.
Menteri Penerangan Muda : AR Baswedan.
5. Menteri Pertahanan : Mr. Amir Syarifudin.
Menteri Penerangan Muda : Harsono Tjokroaminoto.
6. Menteri Keuangan : Mr. Syarifuddin Prawiranegara.
Menteri Keuangan Muda : Mr. Lukman Hakim.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda.
Menteri Perhubungan Muda : Drs. Setiadjit.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Darmasetiawan.
Menteri Kesehatan Muda : Dr. J. Leimena.
9. Menteri Sosial : Mr. Maria Ulfa Santosa.
Menteri Sosial Muda : Mr. Abdulmadjid.
10. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
Menteri Kehakiman Muda : Mr. Hadi.
11. Menteri PP dan K : Mr. Suwandi.
Menteri PP dan K Muda : Ir. Gunarso
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Putuhena.
Menteri Pekerjaan Umum Muda : Ir. Laoh.
13. Menteri Kemakmuran : Dr. AK Gani.
Menteri Kemakmuran Muda : Mr. Jusuf Wibisono.
14. Menteri Agama : Faturachman.
15. Menteri-Menteri Negara :
1. Sultan Hamengku Buwono.
2. Wachid Hasyim.
3. Dr. Sudarsono.
4. Wikana.
5. Mr. Tan Po Gwan.
5 Oktober 1946:
Peringatan Hari Angkatan Perang I dilakukan dengan sederhana.
7 Oktober 1946:
Perundingan dengan Komisi Jenderal Belanda.
Delegasi Indonesia diketuai Sutan Syahrir. Lord Killearn sebagai wasit.
12 Oktober 1946:
Atas anjuran Van Mook diadakan konperensi mengenai persoalan ‘minoriteiten’ di Pangkal Pinang, Sumatera.
14 Oktober 1946:
Perundingan gencatan senjata disetujui. Div 7 Dec dikirim ke Indonesia.
26 Oktober 1946:
Uang Republik Indonesia (ORI) mulai berlaku dengan nilai Rp. 10,- = 5 gram emas murni.
1 November 1946:
Penglima Besar Jenderal Soedirman dan kepala Staf Jenderal Urip Sumohardjo datang pertama kali ke Jakarta untuk menghadiri gencatan senjata.
10 November 1946:
Hari Pahlawan Indonesia (Hari Pemuda Indonesia) diresmikan.
11 November 1946:
Perundingan dengan Belanda di Linggarjati dihadiri Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta dan Lord Killearn.
12 November 1946:
Pertemuan resmi di Linggarjati. Persetujuan dicapai dengan memuat 17 pasal. (Isi persetujuan Linggarjati bisa dilihat di bagian bagian lain tulisan ini).
15 November 1946:
Naskah Linggarjati ditandatangani di Jakarta.
Dura Besar Tiongkok Dr. Lie Chun tiba di Yogyakarta.
20 November 1946:
Di Tweede Kamer (Parlemen Belanda) Persetujuan Linggarjati diterima dengan suara 65 lawan 30.
Letkol Gusti Ngurah Rai gugur, mempertahankan kemerdekaan Idnonesia di Bali.
24 November 1946:
Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) berdiri dengan Ketua Umum: Lanto Daeng Pasewang.
29 November 1946:
Gabungan Serikat Buruh Vertikal dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia berganung dan menjelma menjadi SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).
30 November 1946:
Tentara Kerajaan Inggris ditariks eluruhnya dari Indonesia.
2 Desember 1946:
Walter Robert Monginsidi, salah seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Sulawesi Selatan dijatuhi hukuman mati oleh Pemerintah Belanda.
7 Desember 1946:
Konperensi Den Pasar didakan sebagai kelanjutan dari Konperensi Malino dengan tujuan membentuk Negara Indonesia Timur.
Pembunuhan besar-besaran oleh Westerling terjadi di Sulawesi Selatan.
Indonesia Timur lahir, presidennya Sukawati dan perdana menteri Nadjamudin D Malewa.
12 Desember 1946:
Benteng Republik Indonesia, penentang persetujuan Linggarjati dibentuk.
1947
1 Januari 1947:
Kota Palembang, Sumatera Selatan dibombardir angkatan udara Belanda. Banyak korban tewas.
18 januari 1947:
Pekan Olahraga Republik Indonesia (PORI) didirikan. Kongres pertama diadakan di Surakarta, Jawa Tengah.
27 Januari 1947:
Tentara Belanda menduduki Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.
15 Februari 1947:
Presiden Soekarno menyerukan penghentian tembak-menembak dengan pasukan Belanda. Perintah ini mulai berlaku pukul 00.00 waktu Jawa.
18 Februari 1947:
Benteng Republik Indonesia (sayap kiri) berunding dengan Pemerintah RI untuk membentuk Front Nasional.
25 Februari 1947:
Sidang pleno KNIP diadakan di Malang, Jawa Timur, membicarakan Peraturan Pers No. 6 serta pembubaran dan pembaharuan BP KNIP.
13 Maret 1947:
Duta Besar Mesir yang membawa suara dari Liga Arab Abdul Maunem tiba di Jakarta.
17 Maret 1947:
Tentara Belanda melanggar batas demarkasi dan menyerbu Mojokerto, Jawa Timur.
23 – 27 Maret 1947:
Pembukaan Konferensi Inter Asia di New Delhi, India, dihadiri wakil-wakil dari 12 negara Asia, termasuk Indonesia.
25 Maret 1947:
Naskah Linggarjati ditandatangani di Istana Gambir pukul 17.30.
31 Maret 1947:
Kerajaan Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia de facto secara ‘terbatas’.
1 April 1947:
Sutan Syahrir ke India.
Kerajaan Inggris mengakui de facto Republik Indonesia.
11 April 1947:
Delegasi Indonesia diketuai KH Agus Salim tiba di Mesir.
17 April 1947:
Amerika Serikat mengakui de facto Republik Indonesia sesuai dengan Perjanjian Linggarjati.
22 April 1947:
Pembukaan parlemen Negara Indonesia Timur, dengan ketua Mr. Tadjudin Noor.
4 Mei 1947:
Negara Pasundan buatan Belanda diproklamirkan oleh Surja Kartalegawa sebagai Wali Negara.
5 Mei 1947:
Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dibubarkan dengan dekrit presiden dan dibentuk tentara Nasional Indonesia (TNI).
12 Mei 1947:
Belanda membentuk Negara Kalimantan Barat, dengan Sultan Hamid II sebagai Walu Negaranya.
15 Mei 1947:
Kongres SOBSI pertama diadakan di Malang, Jawa Timur, memutuskan untuk bergabung dengan World Federation of Trade Unions.
27 Mei 1947:
Nota ultimatum Belanda diserahkan oleh Komisi Jenderal Belanda kepada Republik Indonesia berisi usul-usul tentang pembentukan:
1. Pemerintahan interim (peralihan).
2. Persiapan NIS (Negara Indonesia Serikat) pada Januari 1949.
3. Direktorium bersama untuk menjaga keamanan dalam negeri.
4. Direktorium untuk ekspor – impor.
5. Kepala di Indonesia adalah Wakil Tinggi Mahkota yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
1 Juni 1947:
Mesir mengakui kedaulatan Republik Indoensia.
6 Juni 1947:
Konsul Jenderal Kerajaan Inggris Mitcheson tiba di Yogyakarta.
7 Juni 1947:
Nota balsan dari Republik Indonesia yang menyatakan keberatan atas usul Komisi Jenderal Belanda yang berisi 5 fasal itu.
16 Juni 1947:
Aide Memorie Amerika Serikat dan Aide Memorie Inggris diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
26 Juni 1947:
Kabinet Sutan Syahrir bubar. Presiden memegang kekuasaan pemerintah. Keadaan semakin genting.
27 Juni 1947:
Kabinet Sutan Syahrir jatuh disebabkan partai berhaluan kiri tidak mempercayainya lagi.
28 Juni 1947:
Belanda mengadakan uji coba yang merupakan sebuah degorder (perintah rahasia) agar Jenderal Spoor untuk menyerbu Indonesia dan reaksi TNI adalah jawaban Pemerintah Indonesia kepada Belanda.
29 Juni 1947:
Lebanon mengakui Republik Indonesia.
Amerika Serikat mendesak Republik Indonesia agar mau menerima usul pihak Belanda dan mengakui Belanda atas seluruh wilayah Republik Indonesia. Amerika Sekitar bersedia memberi bantuan keuangan kepada Indonesia.
30 Juni 1947:
Belanda menyatakan tidak mau lagi berunding.
2 Juli 1947:
Seria mengakui Republik Indionesia.
3 Juli 1947:
Kebinet Nasional dibentuk.
SUSUNAN KABINET V
BENTUK: PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Mr. Amir Syarifudin.
2. Menteri Luar Negeri : H Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Wondoamiseno.
4. Menteri Penerangan : Ir. Setiadi.
5. Menteri Pertahanan : Mr. Amir Syarifudin.
6. Menteri Keuangan : Mr. AA Maramis.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Leimena.
9. Menteri Sosial : Suprodjo.
10. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
11. Menteri PP dan K : Mr. Ali Sastroamidjojo.
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Enoch.
13. Menteri Kemakmuran : Dr. AK Gani.
14. Menteri Perburuhan : SK Trimurti.
15. menteri Agama : Achmad Asjhari.
16. Menteri Negara Urusan Makanan : Sojas.
17. Menteri-menteri Negara:
1. Sultan hamengku Buwono.
2. Wikanan.
3. Siauw Giok Tjan.
4. Mr. Hendromartono.
5. Drs. Maruto Darusman.
9 Juli 1947:
Setiadjid sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Amir Syarifudin membawa jawaban sebagai penjelasan untuk membuka kembali perundingan dengan pihak Belanda.
14 Juli 1947:
Perdana Menteri Amir Syarifudin berangkat ke Jakarta untuk bertemu Van Mook.
16 Juli 1947:
Irak mengakui Republik Indonesia.
20 Juli 1947:
Van Mook mengatakan bahwa ia merasa tidak terikat lagi dengan Persetujuan Linggarjati dan perjanjian gencatan senjata. Dua-duanya dilanggar oleh Belanda.
21 Juli 1947:
Perang terbuka dengan Belanda (clash I). Belanda menjalankan aksi polisionil (gendarmeire) yang pertama. Belanda melakukan serangan ke pedalaman dengan menggunakan segala persenjataan militer di darat, laut dan udara.
29 Juli 1947:
Pesawat Dakota milik Palang Merah India ditembak oleh pesawat pemburu Belanda di atas kota Yogyakarta. Laksamana Muda Udara S Adisutjipto dan Dr. Abdulrachman Saleh gugur dalam peristiwa itu.
Inggris menawarkan ‘jasa baik’-nya.
30 Juli 1947:
Australia dan India bertindak untuk membawa masalah Indonesia dalam UNO (United Nation Organisation / PBB) berdasarkan art.34 bab VI dan artikel 39 bab VII dari Piagam UNO.
31 Juli 1947:
Masalah Indonesia – Belanda diajukan oleh Australia dan India ke Dewan Keamanan PBB.
Mr. Van Kleffens menyangkal hak Dewan Keamanan PBB mencampuri urusan Indonesia. Ia menganggap urusan Indonesia – Belanda merupakan urusan intern Pemerintah Belanda.
1 Agustus 1947:
Masalah Indonesia mulai dibicarakan di Lake Succes.
2 Agustus 1947:
1 Januari 1947:
Kota Palembang, Sumatera Selatan dibombardir angkatan udara Belanda. Banyak korban tewas.
18 januari 1947:
Pekan Olahraga Republik Indonesia (PORI) didirikan. Kongres pertama diadakan di Surakarta, Jawa Tengah.
27 Januari 1947:
Tentara Belanda menduduki Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.
15 Februari 1947:
Presiden Soekarno menyerukan penghentian tembak-menembak dengan pasukan Belanda. Perintah ini mulai berlaku pukul 00.00 waktu Jawa.
18 Februari 1947:
Benteng Republik Indonesia (sayap kiri) berunding dengan Pemerintah RI untuk membentuk Front Nasional.
25 Februari 1947:
Sidang pleno KNIP diadakan di Malang, Jawa Timur, membicarakan Peraturan Pers No. 6 serta pembubaran dan pembaharuan BP KNIP.
13 Maret 1947:
Duta Besar Mesir yang membawa suara dari Liga Arab Abdul Maunem tiba di Jakarta.
17 Maret 1947:
Tentara Belanda melanggar batas demarkasi dan menyerbu Mojokerto, Jawa Timur.
23 – 27 Maret 1947:
Pembukaan Konferensi Inter Asia di New Delhi, India, dihadiri wakil-wakil dari 12 negara Asia, termasuk Indonesia.
25 Maret 1947:
Naskah Linggarjati ditandatangani di Istana Gambir pukul 17.30.
31 Maret 1947:
Kerajaan Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia de facto secara ‘terbatas’.
1 April 1947:
Sutan Syahrir ke India.
Kerajaan Inggris mengakui de facto Republik Indonesia.
11 April 1947:
Delegasi Indonesia diketuai KH Agus Salim tiba di Mesir.
17 April 1947:
Amerika Serikat mengakui de facto Republik Indonesia sesuai dengan Perjanjian Linggarjati.
22 April 1947:
Pembukaan parlemen Negara Indonesia Timur, dengan ketua Mr. Tadjudin Noor.
4 Mei 1947:
Negara Pasundan buatan Belanda diproklamirkan oleh Surja Kartalegawa sebagai Wali Negara.
5 Mei 1947:
Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dibubarkan dengan dekrit presiden dan dibentuk tentara Nasional Indonesia (TNI).
12 Mei 1947:
Belanda membentuk Negara Kalimantan Barat, dengan Sultan Hamid II sebagai Walu Negaranya.
15 Mei 1947:
Kongres SOBSI pertama diadakan di Malang, Jawa Timur, memutuskan untuk bergabung dengan World Federation of Trade Unions.
27 Mei 1947:
Nota ultimatum Belanda diserahkan oleh Komisi Jenderal Belanda kepada Republik Indonesia berisi usul-usul tentang pembentukan:
1. Pemerintahan interim (peralihan).
2. Persiapan NIS (Negara Indonesia Serikat) pada Januari 1949.
3. Direktorium bersama untuk menjaga keamanan dalam negeri.
4. Direktorium untuk ekspor – impor.
5. Kepala di Indonesia adalah Wakil Tinggi Mahkota yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
1 Juni 1947:
Mesir mengakui kedaulatan Republik Indoensia.
6 Juni 1947:
Konsul Jenderal Kerajaan Inggris Mitcheson tiba di Yogyakarta.
7 Juni 1947:
Nota balsan dari Republik Indonesia yang menyatakan keberatan atas usul Komisi Jenderal Belanda yang berisi 5 fasal itu.
16 Juni 1947:
Aide Memorie Amerika Serikat dan Aide Memorie Inggris diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
26 Juni 1947:
Kabinet Sutan Syahrir bubar. Presiden memegang kekuasaan pemerintah. Keadaan semakin genting.
27 Juni 1947:
Kabinet Sutan Syahrir jatuh disebabkan partai berhaluan kiri tidak mempercayainya lagi.
28 Juni 1947:
Belanda mengadakan uji coba yang merupakan sebuah degorder (perintah rahasia) agar Jenderal Spoor untuk menyerbu Indonesia dan reaksi TNI adalah jawaban Pemerintah Indonesia kepada Belanda.
29 Juni 1947:
Lebanon mengakui Republik Indonesia.
Amerika Serikat mendesak Republik Indonesia agar mau menerima usul pihak Belanda dan mengakui Belanda atas seluruh wilayah Republik Indonesia. Amerika Sekitar bersedia memberi bantuan keuangan kepada Indonesia.
30 Juni 1947:
Belanda menyatakan tidak mau lagi berunding.
2 Juli 1947:
Seria mengakui Republik Indionesia.
3 Juli 1947:
Kebinet Nasional dibentuk.
SUSUNAN KABINET V
BENTUK: PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Mr. Amir Syarifudin.
2. Menteri Luar Negeri : H Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Wondoamiseno.
4. Menteri Penerangan : Ir. Setiadi.
5. Menteri Pertahanan : Mr. Amir Syarifudin.
6. Menteri Keuangan : Mr. AA Maramis.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Leimena.
9. Menteri Sosial : Suprodjo.
10. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
11. Menteri PP dan K : Mr. Ali Sastroamidjojo.
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Enoch.
13. Menteri Kemakmuran : Dr. AK Gani.
14. Menteri Perburuhan : SK Trimurti.
15. menteri Agama : Achmad Asjhari.
16. Menteri Negara Urusan Makanan : Sojas.
17. Menteri-menteri Negara:
1. Sultan hamengku Buwono.
2. Wikanan.
3. Siauw Giok Tjan.
4. Mr. Hendromartono.
5. Drs. Maruto Darusman.
9 Juli 1947:
Setiadjid sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Amir Syarifudin membawa jawaban sebagai penjelasan untuk membuka kembali perundingan dengan pihak Belanda.
14 Juli 1947:
Perdana Menteri Amir Syarifudin berangkat ke Jakarta untuk bertemu Van Mook.
16 Juli 1947:
Irak mengakui Republik Indonesia.
20 Juli 1947:
Van Mook mengatakan bahwa ia merasa tidak terikat lagi dengan Persetujuan Linggarjati dan perjanjian gencatan senjata. Dua-duanya dilanggar oleh Belanda.
21 Juli 1947:
Perang terbuka dengan Belanda (clash I). Belanda menjalankan aksi polisionil (gendarmeire) yang pertama. Belanda melakukan serangan ke pedalaman dengan menggunakan segala persenjataan militer di darat, laut dan udara.
29 Juli 1947:
Pesawat Dakota milik Palang Merah India ditembak oleh pesawat pemburu Belanda di atas kota Yogyakarta. Laksamana Muda Udara S Adisutjipto dan Dr. Abdulrachman Saleh gugur dalam peristiwa itu.
Inggris menawarkan ‘jasa baik’-nya.
30 Juli 1947:
Australia dan India bertindak untuk membawa masalah Indonesia dalam UNO (United Nation Organisation / PBB) berdasarkan art.34 bab VI dan artikel 39 bab VII dari Piagam UNO.
31 Juli 1947:
Masalah Indonesia – Belanda diajukan oleh Australia dan India ke Dewan Keamanan PBB.
Mr. Van Kleffens menyangkal hak Dewan Keamanan PBB mencampuri urusan Indonesia. Ia menganggap urusan Indonesia – Belanda merupakan urusan intern Pemerintah Belanda.
1 Agustus 1947:
Masalah Indonesia mulai dibicarakan di Lake Succes.
2 Agustus 1947:
Amerika menawarkan ‘jasa baik’ sebagai penengah pada Belanda dan Indonesia.
4 Agustus 1947:
Dewan Keamanan PBB mengadakan resolusi, meminta kepada Belanda dan Republik Indonesia agar tembak menembak dihentikan. Perintah penghentian tembak menembak dilaksanakan.
5 Agustus 1947:
Dewan Keamanan PBB bersidang kembali, membicarakan masalah Indonesia. Sutan Syahrir tiba di New York, Amerika Serikat, bersama H Agus Salim.
6 Agustus 1947:
Amerika Serikat menyampaikan good offices untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Australia mengusulkan supaya diadakan arbitrage.
12 Agustus `1947:
Delegasi Republik Indonesia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Sedang orang-orang Indonesia yang dikirim Belanda untuk memperkuat delegasinya ditolak.
14 Agustus 1947:
Sutan Syahrir diterima di PBB sebagai wakil Republik Indonesia untuk memberi keterangan seperlunya.
17 Agustus 1947:
Cease fire order (perintah penghentian tembak menembak) dikeluarkan oleh kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) dan dibentuk Komisi Tiga Negara (KTN)
Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-II.
20 Agustus 1947:
Jawaban Republik Indonesia terhadap usul goog offices Amerika serikat disampaikan.
21 Agustus 1947:
Amerika Serikat menarik kembali tawaran ‘jasa baik’nya.
23 Agustus 1947:
Perundingan dilanjutkan.
25 Agustus 1947:
Usul Amerika Serikat untuk mengirimkan delegasi Komisi Tiga Negara ke Indonesia diterima.
27 Agustus 1947:
Teks resmi Dewan Keamanan PBB tentang laporan resmi konsul-konsul di Jakarta serta pembentukan Komisi Tiga Negara diterima oleh Indonesia.
29 Agustus 1947:
Republik Indonesia menerima undangan dari PBB untuk ikut serta dalam konperensi Ekonomi dan perdagangan di Havana.
30 Agustus 1947:
International Brigade didirikan di Yogyakarta.
2 September 1947:
Konsul Jenderal Australia Ch Eaton dan Konsul Jenderal Prancis Etienne Raux tiba di Jakarta.
Untuk KTN Belanda memilih Belgia.
5 September 1947:
Wakil Konsul Inggris Lambert dan Konsul Jenderal Belanda Paul van de Stichelen tiba di Yogyajarta.
7 September 1947:
Republik Indonesia memilih Australia duduk dalam KTN.
17 September 1947:
Konsul Jenderal Inggris Shepherd dan Konsul Jenderal Amerika Serikat Livingood tiba di Yogyakarta.
19 September 1947:
Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat sebagai negara ke-3 dalam KTN.
23 September 1947:
Afghanistan mengakui Republik Indonesia.
28 September 1947:
Laporan pertama sementara Komisi 6 Konsul di Jakarta disampaikan kepada Dewan Kemanan PBB.
24 Oktober 1947:
Konsul Jenderal India Raghavan tiba di Yogyakarta dan menunjuk Moh Junus sebagai wakilnya di Indonesia.
26 Oktober 1947:
Delegasi KTN tiba di Jakarta.
Amerika Serikat dipimpin Frank P Graham, Australia dipimpin Richard Kirby dan Belgia dipimpin Paul van Zeeland.
29 Oktober 1947:
Delegasi KTN tiba di Yogyajarta.
1 November 1947:
Delegasi Republik Indonesia berangkat ke Havana untuk mengikuti konferensi ekonomi dan perdagangan PBB. Diketuai: Dr. AK Gani.
4 November 1947:
Belanda melantik anggota Dewan Gorontalo.
11 November 1947:
Perubahan susunan kabinet Amir Syarifudin. Jumlah Menteri dan Menteri Muda 36 orang.
PERUBAHAN DALAM KABINET AMIR
Wakil Perdana Menteri I : Dr. AK Gani.
Wakil Perdana Menteri II : Drs. Setiadjid.
Menteri Muda Luar Negeri : Mr. Tamzil.
Menteri Muda Dalam Negeri : Mr. Abdulmadjid.
Menteri Muda Kemakmuran I : IJ. Kasimo.
Menteri Muda Kemakmuran II : Dr. H Tjokjronegoro.
Menteri Muda Pertahanan I : Arudji Kartawinata.
Menteri Muda Pertahanan II : SM. Kartosuwirjo.
Manteri Muda PP dan K : Soerowijono.
Menteri Muda Keuangan : Dr. Ong Eng Die.
Mnteri Muda Penerangan : Sjahbudin Latief.
Menteri Muda Pekerjaan Umum : Ir. Laoh.
Menteri Muda Kesehatan : Dr. Satrio.
Menteri Muda Sosial : Sukoso Wirjosaputro.
Menteri Muda Perburuhan : Mr. Wilopo.
23 November 1947:
Birma mengakui Republik Indonesia.
Kereta api maut dari Bondowoso ke Surabaya membawa 47 tawanan ditutup rapat, semuanya tewas.
24 November 1947:
Saudi Arabia mengakui Republik Indonesia.
8 Desember 1947:
Perundingan Indonesia – belanda di bawah KTN diadakan di atas kapal Renville di pelabuhan Tanjung Priok.
10 Desember 1947:
Ny. Sunarjo Mangunpuspito dengan dua wanita Indonesia terbang ke India menghadiri Konperensi Wanita di New Delhi.
14 Desember 1947:
Komodor A Halim Perdana Kusuma gugur di Tanjung Hantu, Malaysia.
25 Desember 1947:
Negara boneka Sumatera Timur didirikan oleh Belanda. Dr. Mansjur diangkat sebagai Wali Negara.
30 Desember 1947:
Gabungan Pejuang Kemerdekaan Indonesia dibentuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Duduk dalam panitia A Mononutu.
1948
13 Januari 1948:
KTN mengadakan perundingan dengan delegasi Indonesia di Kaliurang, Yogyakarta, yang menghasilkan ‘Notulen Kaliurang’.
15 Januari 1948:
Menteri-menteri dalam Kabinet Amir Syarifudin yang mewakili Masyumi keluar karena tidak setuju dengan usul-usul dari KTN.
17 Januari 1948:
Naskah Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifudin dan delegasi Belanda dipimpin oleh R Abdulkadir Widjojoatmodjo.
(Duabelas pokok sadar politik dari persetujuan Renville 17 januari 1948 bisa dilihat di halaman lain dalam catatan ini).
20 Januari 1948:
Departement of State (USA) mengeluarkan keterangan bahwa Persetujuan Renville adalah adil dan praktis.
22 Januari 1948:
Republik Indonesia mengakui Negara Indonesia Timur.
23 Januari 1948:
Kabinet Amir Syarifudin bubar. Presiden menunjuk Drs. Moh Hatta sebagai formatur kabinet.
Kabinet Presidentiel dibentuk.
SUSUNAN KABINET VI
BENTUK: PRESIDENTIL
1. Perdana Menteri : Drs. Moh Hatta.
2. Menteri Luar Negeri : KH Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Dr. Sukiman.
4. Menteri Pertahanan : Drs. Moh Hatta.
5. Menteri Keuangan : Mr. AA Maramis.
6. Menteri Penerangan : Moh Natsir.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Juanda.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Leimena.
9. Menteri Perburuhan dan Sosial : Kusnan.
10. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
11. Menteri PP dan K : Mr. Ali Sastroamidjojo.
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Laoh.
13. Menteri Kemakmuran : Mr. Syarifuddin Prawiranegara.
14. Menteri Pembagian Makanan
Rakyat : IJ. Kasimo.
15. Menteri Agama : KH Masjkur.
16. Menteri Negara Koordinator
Keamanan : Sultan Hamengku Buwono IX.
17. Menteri Pembangunan dan
Pemuda : Soepeno.
30 Januari 1948:
Ratu Belanda mengumumkan bahwa Kolonialisme sudah mati.
18 Februari 1948:
Misi Persaudaraan Negara Indonesia Timur yang dipimpin A Mononutu tiba di Yogyakarta.
20 Februari 1948:
Belanda membuat negara baru ‘Madura’ dengan RAA Tjakraningrat sebagai Walinegara.
23 Februari 1948:
Untuk ketiga kalinya Konperensi Jawa Barat mendirikan Negara Pasundan dengan memilih RAA Wiranatakusuma yang menjabat Ketua Pertimbangan Agung Republik Indonesia sebagai Walinegara.
28 Februari 1948:
Perintah Dewan Keamanan PBB kepada KTN untuk benar-benar mengawasi perkembangan politik di daerah-daerah bekas Republik Indonesia.
25 Maret 1948:
Dr. Djalaludin, utusan istimewa Raja Farouk (Mesir) tiba di Yogyakarta.
24 April 1948:
Negara Pasundan dengan resmi diakui oleh Pemerintah Belanda di Indonesia. Walinegaranya: RAA Wiranatakusuma.
28 April 1948:
Sultan hamid II diangkat menjadi penasihat delegasi Belanda.
3 Mei 1948:
Yaman mengakui Republik Indonesia.
13 Mei 1948:
Pembentukan Panitia Konperensi Nasional di Jakarta.
20 Mei 1948:
Hari Kebangunan Nasional yang merupakan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh wakil-wakil partai politik, badan dan organisasi.
Hari Kebangunan Nasional: Pergerakan Kebangsaan Indonesia berusia 40 tahun.
22 Mei 1948:
Perjanjian pertukaran Konsul antara Republik Indonesia dengan Uni Soyet dilakukan di Praha. Indonesia diwakili Suripno.
23 Mei 1948:
Lahir Partai Politik Tiong Hwa (PT), Persatuan Tiong Hwa,, dipimpin oleh: Thio Thiam Tjong di Yogyakarta.
25 Mei 1948:
Dr. Parrau dan R Laksamana dari International Children Emergency Fund PBB tiba di Yogyakarta.
26 Mei 1948:
Uni Sovyet mengakui Republik Indonesia.
27 Mei 1948:
Konperensi federal bikinan Belanda dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.
Adil Puradiredja diangkat menjadi Perdana Menteri Negara Pasundan.
30 Mei 1948:
Pengangkatan Gubernur-gubernur dan Komisaris Negara Republik Indonesia untuk Sumatera.
4 Juni 1948:
Partai-partai dan organisasi-organisasi membentuk Kesatuan Pertahanan Rakyat dengan koordinator Ki Hadjar Dewantoro.
10 Juni 1948:
Usul kompromi KTN ditandatangani oleh De Bois (Amerika) dan Critchly (Australia), disampiakan kepada pihak Republik Indonesia dan Belanda.
16 Juni 1948:
Program Nasional selesai dibentuk, diselenggarakan oleh 20 partai dan organisasi pemuda.
17 Juni 1948:
Belanda menarik diri dari perundingan.
23 Juni 1948:
Pemogokan Delanggu dimulai. (Berakhir pada 16 Juli 1948).
2 Juli 1948:
Letkol Sutarto ditembak mati oleh orang tak dikenal, sehubungan dengan kerusuhan politik di Solo.
13 Juli 1948:
Merle Cocheren ditunjuk sebagai pengganti Court de Bois (AS) di KTN.
15 Juli 1948:
‘Resolusi Bandung’ antara lain menuntut agar Negara Indonesia Serikat dibentuk pada tahun 1949. Direktorium sebagai pucuk pimpinan.
1 Agustus 1948:
Birma mengirim bantuan 50.000 ton beras kepada Indonesia.
11 Agustus 1948:
Suripno dan Muso tiba di Yogyakarta.
13 Agustus 1948:
Muso menghadap Presiden Soekarno dan Wk Presiden Moh Hatta.
16 Agustus 1948:
Tentara Belanda menembaki pandu-pandu yang sedang mengadakan api unggun memperingati Hari Proklamasi ke-3 di Pegangsaan Timur, Jakarta.
17 Agustus 1948:
Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-III. Presiden Soekarno menganjurkan agar tanggal 1 Januari 1949 Negara Indonesia Serikat (NIS) sudah dibentuk.
20 Agustus 1948:
Rapat raksasa di alun-alun Yogyakarta mendnegarkan pidato Muso.
21 Agustus 1948:
Kementerian Luar Negeri (Yogyakarta) menerima telgram dari Graaf Bernadote yang isinya minta pertolongan berupa beras dan gula untuk para pengungsi Yahudi dan Arab.
30 Agustus 1948:
Negara Sumetara Selatan yang dibentuk Belanda lahir dengan Abdul Malik sebagai Walinegara.
9 September 1948:
Pekan Olahraga Nasional I dibuka di Solo, diikuti oleh kurang lebih 13 daerah di Republik Indonesia dan daerah pendudukan.
19 September 1948:
Di Madiun para pemimpin PKI dan FDR melakukan penyerangan untuk merobohkan pemerintah Republik Indonesia.
Pemberontakan PKI Muso – Amir di Madiun.
27 September 1948:
Konsul jenderal baru dari India: Dr. S Allagappan tiba di Jakarta.
31 September 1949:
Pemberontakan PKI di Madiun berhasil dipadamkan. Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi pimpinan militer.
13 Oktober 1948:
Kebakaran besar di Marine Etablisement Surabaya. Kerugian ditaksir mencapai 5.000.000 F.
31 Oktober 1948:
Pengumuman Staf Gubernur Militer di Solo menyebutkan bahwa Muso telah tertembak mati di Ponorogo, Jawa Timur.
2 November 1948:
Hilman Djajadiningrat diangkat leh pemerintah Belanda sebagai Gubernur Jakarta.
7 November 1948:
Partai Murba berdiri. Rapat pertama diadakan di alun-alun Yogyakarta. Partai Murba merupakan fusi dari partai-partai yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat. Tan Malaka duduk dalam pertai tersebut. Ketua Umum: Soekarni.
16 November 1948:
Dalam Konperensi Bondowoso pihak belanda berhasil membentuk Negara Jawa Timur yang diketuai leh R Achmad Kusumonegoro.
17 November 1948:
Jenderal Urip Sunohardjo meninggal dunia.
28 November 1948:
Perundingan antara Wakil Presiden Moh Hatta dengan V Sassen (Belanda) dilakukan di Kaliurang, Yogyakarta.
7 Desember 1948:
Republik Indonesia diterima menjadi anggota Escafe.
10 Desember 1948:
Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) terbentuk. Ketua Umum: Wongsonegoro.
14 Desember 1948:
BIO (Besluit Bewindvoering Indonesia in Overgangstijd) ditetapkan oleh Raja Belanda.
18 Desember 1948:
Pada pukul 11.30 Radio belanda menyiarkan bahwa belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Agresi Belanda akans egera dimulai.
Penyerbuan Belanda ke Yogyakarta atas anjuran Dr. LJM Beel.
19 Desember 1948:
Aksi Polisionil ke-II pasukan Belanda dengan kekuatan 150.000 tentara dan persenjataan lengkap.
Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta dan melakukan perlawanan gerilya. Waktu itu, Jenderal Sudirman sedang dalam keadaan sakit.
Mr. Hendromartono, bekas Presiden Bojonegoro tewas ditembak tentara Belanda.
Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
Kabinet darurat dibentuk.
SUSUNAN KABINET DARURAT
BENTUK: DARURAT
1. Segala urusan pertahanan negara,
4 Agustus 1947:
Dewan Keamanan PBB mengadakan resolusi, meminta kepada Belanda dan Republik Indonesia agar tembak menembak dihentikan. Perintah penghentian tembak menembak dilaksanakan.
5 Agustus 1947:
Dewan Keamanan PBB bersidang kembali, membicarakan masalah Indonesia. Sutan Syahrir tiba di New York, Amerika Serikat, bersama H Agus Salim.
6 Agustus 1947:
Amerika Serikat menyampaikan good offices untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Australia mengusulkan supaya diadakan arbitrage.
12 Agustus `1947:
Delegasi Republik Indonesia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Sedang orang-orang Indonesia yang dikirim Belanda untuk memperkuat delegasinya ditolak.
14 Agustus 1947:
Sutan Syahrir diterima di PBB sebagai wakil Republik Indonesia untuk memberi keterangan seperlunya.
17 Agustus 1947:
Cease fire order (perintah penghentian tembak menembak) dikeluarkan oleh kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) dan dibentuk Komisi Tiga Negara (KTN)
Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-II.
20 Agustus 1947:
Jawaban Republik Indonesia terhadap usul goog offices Amerika serikat disampaikan.
21 Agustus 1947:
Amerika Serikat menarik kembali tawaran ‘jasa baik’nya.
23 Agustus 1947:
Perundingan dilanjutkan.
25 Agustus 1947:
Usul Amerika Serikat untuk mengirimkan delegasi Komisi Tiga Negara ke Indonesia diterima.
27 Agustus 1947:
Teks resmi Dewan Keamanan PBB tentang laporan resmi konsul-konsul di Jakarta serta pembentukan Komisi Tiga Negara diterima oleh Indonesia.
29 Agustus 1947:
Republik Indonesia menerima undangan dari PBB untuk ikut serta dalam konperensi Ekonomi dan perdagangan di Havana.
30 Agustus 1947:
International Brigade didirikan di Yogyakarta.
2 September 1947:
Konsul Jenderal Australia Ch Eaton dan Konsul Jenderal Prancis Etienne Raux tiba di Jakarta.
Untuk KTN Belanda memilih Belgia.
5 September 1947:
Wakil Konsul Inggris Lambert dan Konsul Jenderal Belanda Paul van de Stichelen tiba di Yogyajarta.
7 September 1947:
Republik Indonesia memilih Australia duduk dalam KTN.
17 September 1947:
Konsul Jenderal Inggris Shepherd dan Konsul Jenderal Amerika Serikat Livingood tiba di Yogyakarta.
19 September 1947:
Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat sebagai negara ke-3 dalam KTN.
23 September 1947:
Afghanistan mengakui Republik Indonesia.
28 September 1947:
Laporan pertama sementara Komisi 6 Konsul di Jakarta disampaikan kepada Dewan Kemanan PBB.
24 Oktober 1947:
Konsul Jenderal India Raghavan tiba di Yogyakarta dan menunjuk Moh Junus sebagai wakilnya di Indonesia.
26 Oktober 1947:
Delegasi KTN tiba di Jakarta.
Amerika Serikat dipimpin Frank P Graham, Australia dipimpin Richard Kirby dan Belgia dipimpin Paul van Zeeland.
29 Oktober 1947:
Delegasi KTN tiba di Yogyajarta.
1 November 1947:
Delegasi Republik Indonesia berangkat ke Havana untuk mengikuti konferensi ekonomi dan perdagangan PBB. Diketuai: Dr. AK Gani.
4 November 1947:
Belanda melantik anggota Dewan Gorontalo.
11 November 1947:
Perubahan susunan kabinet Amir Syarifudin. Jumlah Menteri dan Menteri Muda 36 orang.
PERUBAHAN DALAM KABINET AMIR
Wakil Perdana Menteri I : Dr. AK Gani.
Wakil Perdana Menteri II : Drs. Setiadjid.
Menteri Muda Luar Negeri : Mr. Tamzil.
Menteri Muda Dalam Negeri : Mr. Abdulmadjid.
Menteri Muda Kemakmuran I : IJ. Kasimo.
Menteri Muda Kemakmuran II : Dr. H Tjokjronegoro.
Menteri Muda Pertahanan I : Arudji Kartawinata.
Menteri Muda Pertahanan II : SM. Kartosuwirjo.
Manteri Muda PP dan K : Soerowijono.
Menteri Muda Keuangan : Dr. Ong Eng Die.
Mnteri Muda Penerangan : Sjahbudin Latief.
Menteri Muda Pekerjaan Umum : Ir. Laoh.
Menteri Muda Kesehatan : Dr. Satrio.
Menteri Muda Sosial : Sukoso Wirjosaputro.
Menteri Muda Perburuhan : Mr. Wilopo.
23 November 1947:
Birma mengakui Republik Indonesia.
Kereta api maut dari Bondowoso ke Surabaya membawa 47 tawanan ditutup rapat, semuanya tewas.
24 November 1947:
Saudi Arabia mengakui Republik Indonesia.
8 Desember 1947:
Perundingan Indonesia – belanda di bawah KTN diadakan di atas kapal Renville di pelabuhan Tanjung Priok.
10 Desember 1947:
Ny. Sunarjo Mangunpuspito dengan dua wanita Indonesia terbang ke India menghadiri Konperensi Wanita di New Delhi.
14 Desember 1947:
Komodor A Halim Perdana Kusuma gugur di Tanjung Hantu, Malaysia.
25 Desember 1947:
Negara boneka Sumatera Timur didirikan oleh Belanda. Dr. Mansjur diangkat sebagai Wali Negara.
30 Desember 1947:
Gabungan Pejuang Kemerdekaan Indonesia dibentuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Duduk dalam panitia A Mononutu.
1948
13 Januari 1948:
KTN mengadakan perundingan dengan delegasi Indonesia di Kaliurang, Yogyakarta, yang menghasilkan ‘Notulen Kaliurang’.
15 Januari 1948:
Menteri-menteri dalam Kabinet Amir Syarifudin yang mewakili Masyumi keluar karena tidak setuju dengan usul-usul dari KTN.
17 Januari 1948:
Naskah Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda di atas kapal Renville milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifudin dan delegasi Belanda dipimpin oleh R Abdulkadir Widjojoatmodjo.
(Duabelas pokok sadar politik dari persetujuan Renville 17 januari 1948 bisa dilihat di halaman lain dalam catatan ini).
20 Januari 1948:
Departement of State (USA) mengeluarkan keterangan bahwa Persetujuan Renville adalah adil dan praktis.
22 Januari 1948:
Republik Indonesia mengakui Negara Indonesia Timur.
23 Januari 1948:
Kabinet Amir Syarifudin bubar. Presiden menunjuk Drs. Moh Hatta sebagai formatur kabinet.
Kabinet Presidentiel dibentuk.
SUSUNAN KABINET VI
BENTUK: PRESIDENTIL
1. Perdana Menteri : Drs. Moh Hatta.
2. Menteri Luar Negeri : KH Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Dr. Sukiman.
4. Menteri Pertahanan : Drs. Moh Hatta.
5. Menteri Keuangan : Mr. AA Maramis.
6. Menteri Penerangan : Moh Natsir.
7. Menteri Perhubungan : Ir. Juanda.
8. Menteri Kesehatan : Dr. Leimena.
9. Menteri Perburuhan dan Sosial : Kusnan.
10. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
11. Menteri PP dan K : Mr. Ali Sastroamidjojo.
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Laoh.
13. Menteri Kemakmuran : Mr. Syarifuddin Prawiranegara.
14. Menteri Pembagian Makanan
Rakyat : IJ. Kasimo.
15. Menteri Agama : KH Masjkur.
16. Menteri Negara Koordinator
Keamanan : Sultan Hamengku Buwono IX.
17. Menteri Pembangunan dan
Pemuda : Soepeno.
30 Januari 1948:
Ratu Belanda mengumumkan bahwa Kolonialisme sudah mati.
18 Februari 1948:
Misi Persaudaraan Negara Indonesia Timur yang dipimpin A Mononutu tiba di Yogyakarta.
20 Februari 1948:
Belanda membuat negara baru ‘Madura’ dengan RAA Tjakraningrat sebagai Walinegara.
23 Februari 1948:
Untuk ketiga kalinya Konperensi Jawa Barat mendirikan Negara Pasundan dengan memilih RAA Wiranatakusuma yang menjabat Ketua Pertimbangan Agung Republik Indonesia sebagai Walinegara.
28 Februari 1948:
Perintah Dewan Keamanan PBB kepada KTN untuk benar-benar mengawasi perkembangan politik di daerah-daerah bekas Republik Indonesia.
25 Maret 1948:
Dr. Djalaludin, utusan istimewa Raja Farouk (Mesir) tiba di Yogyakarta.
24 April 1948:
Negara Pasundan dengan resmi diakui oleh Pemerintah Belanda di Indonesia. Walinegaranya: RAA Wiranatakusuma.
28 April 1948:
Sultan hamid II diangkat menjadi penasihat delegasi Belanda.
3 Mei 1948:
Yaman mengakui Republik Indonesia.
13 Mei 1948:
Pembentukan Panitia Konperensi Nasional di Jakarta.
20 Mei 1948:
Hari Kebangunan Nasional yang merupakan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh wakil-wakil partai politik, badan dan organisasi.
Hari Kebangunan Nasional: Pergerakan Kebangsaan Indonesia berusia 40 tahun.
22 Mei 1948:
Perjanjian pertukaran Konsul antara Republik Indonesia dengan Uni Soyet dilakukan di Praha. Indonesia diwakili Suripno.
23 Mei 1948:
Lahir Partai Politik Tiong Hwa (PT), Persatuan Tiong Hwa,, dipimpin oleh: Thio Thiam Tjong di Yogyakarta.
25 Mei 1948:
Dr. Parrau dan R Laksamana dari International Children Emergency Fund PBB tiba di Yogyakarta.
26 Mei 1948:
Uni Sovyet mengakui Republik Indonesia.
27 Mei 1948:
Konperensi federal bikinan Belanda dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.
Adil Puradiredja diangkat menjadi Perdana Menteri Negara Pasundan.
30 Mei 1948:
Pengangkatan Gubernur-gubernur dan Komisaris Negara Republik Indonesia untuk Sumatera.
4 Juni 1948:
Partai-partai dan organisasi-organisasi membentuk Kesatuan Pertahanan Rakyat dengan koordinator Ki Hadjar Dewantoro.
10 Juni 1948:
Usul kompromi KTN ditandatangani oleh De Bois (Amerika) dan Critchly (Australia), disampiakan kepada pihak Republik Indonesia dan Belanda.
16 Juni 1948:
Program Nasional selesai dibentuk, diselenggarakan oleh 20 partai dan organisasi pemuda.
17 Juni 1948:
Belanda menarik diri dari perundingan.
23 Juni 1948:
Pemogokan Delanggu dimulai. (Berakhir pada 16 Juli 1948).
2 Juli 1948:
Letkol Sutarto ditembak mati oleh orang tak dikenal, sehubungan dengan kerusuhan politik di Solo.
13 Juli 1948:
Merle Cocheren ditunjuk sebagai pengganti Court de Bois (AS) di KTN.
15 Juli 1948:
‘Resolusi Bandung’ antara lain menuntut agar Negara Indonesia Serikat dibentuk pada tahun 1949. Direktorium sebagai pucuk pimpinan.
1 Agustus 1948:
Birma mengirim bantuan 50.000 ton beras kepada Indonesia.
11 Agustus 1948:
Suripno dan Muso tiba di Yogyakarta.
13 Agustus 1948:
Muso menghadap Presiden Soekarno dan Wk Presiden Moh Hatta.
16 Agustus 1948:
Tentara Belanda menembaki pandu-pandu yang sedang mengadakan api unggun memperingati Hari Proklamasi ke-3 di Pegangsaan Timur, Jakarta.
17 Agustus 1948:
Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-III. Presiden Soekarno menganjurkan agar tanggal 1 Januari 1949 Negara Indonesia Serikat (NIS) sudah dibentuk.
20 Agustus 1948:
Rapat raksasa di alun-alun Yogyakarta mendnegarkan pidato Muso.
21 Agustus 1948:
Kementerian Luar Negeri (Yogyakarta) menerima telgram dari Graaf Bernadote yang isinya minta pertolongan berupa beras dan gula untuk para pengungsi Yahudi dan Arab.
30 Agustus 1948:
Negara Sumetara Selatan yang dibentuk Belanda lahir dengan Abdul Malik sebagai Walinegara.
9 September 1948:
Pekan Olahraga Nasional I dibuka di Solo, diikuti oleh kurang lebih 13 daerah di Republik Indonesia dan daerah pendudukan.
19 September 1948:
Di Madiun para pemimpin PKI dan FDR melakukan penyerangan untuk merobohkan pemerintah Republik Indonesia.
Pemberontakan PKI Muso – Amir di Madiun.
27 September 1948:
Konsul jenderal baru dari India: Dr. S Allagappan tiba di Jakarta.
31 September 1949:
Pemberontakan PKI di Madiun berhasil dipadamkan. Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi pimpinan militer.
13 Oktober 1948:
Kebakaran besar di Marine Etablisement Surabaya. Kerugian ditaksir mencapai 5.000.000 F.
31 Oktober 1948:
Pengumuman Staf Gubernur Militer di Solo menyebutkan bahwa Muso telah tertembak mati di Ponorogo, Jawa Timur.
2 November 1948:
Hilman Djajadiningrat diangkat leh pemerintah Belanda sebagai Gubernur Jakarta.
7 November 1948:
Partai Murba berdiri. Rapat pertama diadakan di alun-alun Yogyakarta. Partai Murba merupakan fusi dari partai-partai yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat. Tan Malaka duduk dalam pertai tersebut. Ketua Umum: Soekarni.
16 November 1948:
Dalam Konperensi Bondowoso pihak belanda berhasil membentuk Negara Jawa Timur yang diketuai leh R Achmad Kusumonegoro.
17 November 1948:
Jenderal Urip Sunohardjo meninggal dunia.
28 November 1948:
Perundingan antara Wakil Presiden Moh Hatta dengan V Sassen (Belanda) dilakukan di Kaliurang, Yogyakarta.
7 Desember 1948:
Republik Indonesia diterima menjadi anggota Escafe.
10 Desember 1948:
Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) terbentuk. Ketua Umum: Wongsonegoro.
14 Desember 1948:
BIO (Besluit Bewindvoering Indonesia in Overgangstijd) ditetapkan oleh Raja Belanda.
18 Desember 1948:
Pada pukul 11.30 Radio belanda menyiarkan bahwa belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Agresi Belanda akans egera dimulai.
Penyerbuan Belanda ke Yogyakarta atas anjuran Dr. LJM Beel.
19 Desember 1948:
Aksi Polisionil ke-II pasukan Belanda dengan kekuatan 150.000 tentara dan persenjataan lengkap.
Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta dan melakukan perlawanan gerilya. Waktu itu, Jenderal Sudirman sedang dalam keadaan sakit.
Mr. Hendromartono, bekas Presiden Bojonegoro tewas ditembak tentara Belanda.
Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
Kabinet darurat dibentuk.
SUSUNAN KABINET DARURAT
BENTUK: DARURAT
1. Segala urusan pertahanan negara,
urusan penerangan, urusan luar
negeri diketuai oleh : Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
2. Menteri Luar Negeri : Mr. AA Maramis.
3. Menteri Urusan Pengajaran, Pendidikan
dan Agama : Mr. Teuku Moh Hassan.
4. Menteri Urusan Keuangan dan serta
mewakili Urusan Kehakiman : Ketua: Mr. Loekman Hakim.
5. Menteri Urusan Perburuhan dan Sosial
dan Pembangunan Pemuda : Mr. St Rajid.
6. Menteri Urusan Perhubungan dan
mewakili Kemakmuran : Ir. Indratjahja.
7. Menteri Pekerjaan Umum dan mewakili
Kesehatan : Ir. Sitompul.
Pada tanggal 16 Mei 1949 dibentuk: Komisariat Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Jawa. Terdiri dari:
1. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
2. manteri Persediaan Makanan Rakyat : IJ. Kasimo.
3. Menteri Agama : KH Masjkur.
4. Soal-soal mengenai Urusan dalam Negeri: RP. Suroso.
19/20 Desember 1948:
Mayor Jenderal Djoko Soejono dari Bureau Perjuangan dan Sdr. Harjono menjalani hukuman militer di Karanganyar, Surakarta tersangkut peristiwa pemberontakan PKI/Madiun.
25 Desember 1948:
Buletin Tentara Belanda disebar setelah 1 minggu menduduki Yogyakarta. Isinya:
AWAS!
KABAR PENTING
1. Tentara kerajaan telah maju dan menduduki daerah ini.
2. Pemerintah umum berseru kepada sekalian pemimpin-pemimpin rakyat dan segala pegawai-pegawai: turutlah membantu dalam pemulihan pemerintahan yang adil.
3. Pemerintah berpendirian, bahwa igama suatu faktor yang maha penting untuk masyarakat umum. Maka dari itu Pemerintah berseru khususnya kepada Alim Ulama, supaya turut bertindak dalam lapangan ekonomi dan sosial untuk membasmi mereka yang merugikan rakyat, umpamanya dengan jalan catut dan smokkel, agar lekas kembali kemakmuran dan kesejahteraan.
4. Pemerintah Umum sedang berusaha untuk mewujudkan cita-cita nasional akan menciptakan tentera Indonesia sendiri. Bentuk TNI serta laskar-laskar dan barisan-barisan tidak memenuhi syarat-syarat supaya dimasukkan dalam tentera yang dimaksud di atas. Maka dari itu, TNI serta laskar-laskar dan barisan-barisan harus dibubarkan. Akan tetapi tentera federal baru akan disediakan tempat untuk mereka yang senantiasa berlaku baik. Diseru kepada segala anggota TNI dan lain-lain supaya segera meletakkan senjatanya. Mereka yang berkemauan baik nanti akan diberi kesempatan buat turut serta membantu mendirikan tentera Indonesia sendiri. SIAPA TIDAK MELETAKKAN SENJATANYA AKAN DIBINASAKAN!
5. Kepada rakyat sekalian diseru suoaya menaruh kepercayaan dalam tujuan dan maksud yang jujur dari Pemerintah Umum. Ingatlah, sekarang diperjuangkan KEMERDEKAAN dan KEDAULATAN INDONESIA.
27 Desember 1948:
Presiden Soekarno, Sutan Syahrir dan H Agus Salim diasingkan ke Brastagi. Wakil Presiden Moh Hatta, Mr. Moh. Rum, Mr. Alisastroamidjojo dan Mr. Assaat diasingkan ke Bangka.
29 Desember 1948:
TNI mulai menjalankan siasat gerilya.
31 Desember 1948:
Presiden Soekarno, Sutan Syahrir dan H Agus Salim dipindah ke Prapat.
1949
10 Januari 1949:
Kabinet Baru Pasundan dibentuk di bawah pimpinan Mr. Djumhana Wiriaatmdja (sebagai formatur).
12 Januari 1949:
Kabinet Baru Indonesia Timur dibentuk, Perdana Menterinya Anak Agung Gde Agung.
23 Januari 1949:
Konperensi Asia di New Delhi ditutup, tetap mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB masalah Indonesia.
24 Januari 1949:
Menteri Supeno yang ikut bergerilya tewas tertembak Belanda di Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur.
28 Januari 1949:
Resolusi Dewan Keamanan PBB diresmikan, isinya mantara lain:
1. Menghentikan penyerangan dari kedua belah pihak (Indonesia – Belanda).
2. Memerdekakan seluruh tawanan perang.
3. Berunding lagi atas dasar Persetujuan Linggarjati.
4. Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dikembalikan.
8 Februari 1949:
Pimpinan Brigade Damarwulan Letnan Kolonel Serudji gugur dalam Clash II di Besuki.
1 Maret 1949:
Serangan besar-besaran di Yogyakarta.
Perlawanan dimulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 5 sore (enam jam Yogyakarta di tangan gerilya dengan kekuatan 2.000 orang) dan bantuan seluruh rakyat.
23 Maret 1949:
Usul baru diterima oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan resolusi 28 Januari dengan membenarkan Konperensi Meja Bundar.
26 Maret 1949:
Walinegara Sumatera Timur Dr. Mansur mengundang perwakilan daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk mengadakan konperensi intern.
12 April 1949:
Dr. Van Royen wakil Belanda dalam Dewan Keamanan PBB tiba di Jakarta bersama penasihat-penasihatnya, selaku ketua baru dari delegasi Belanda.
14 April 1949:
Perundingan Belanda – Indonesia dimulai di bawah pimpinan Marle Cocharn.
23 April 1949:
Chairil Anwar, penyair revolusioner meninggal dunia. (Chairil Anwar lahir pada 26 Juli 1922).
7 Mei 1949:
Ibu kota Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta disetujui pihak Belanda. Kedua delegasi mengeluarkan Rum Van Royen Statement.
(Statement delegasi Belanda dalam pertemuan formil di bawah UNCI di Jakarta Tanggal 7 Mei 1949 bisa dibaca di halaman lain).
25 Mei 1949:
Pasukan Belanda menyita dokumen-dokumen Republik Indonesia di Kepatihan, Yogyakarta.
10 Juni 1949:
Sultan Hamengku Buwono IX membentuk Komisi Timbang Terima Yogya dari tangan Belanda.
17 Juni 1949:
Delegadi yang terdiri dari: Walinegara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Madura, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Perdana Menteri Indonesia Timur dan Pasundan mengunjungi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta yang diasingkan di Bangka.
29 Juni 1949:
Yogya ditingal oleh tentara Belanda. Daerah Yogyakarta kembali ke tangan Republik Indonesia.
30 Juni 1949:
GSSJ Ratulangi meninggal dunia dalam usia 58 tahun.
3 Juli 1949:
Konperensi Inter Indonesia babak II dilaksanakan di Pejambon, Jakarta. Ketua Sultan hamid II.
6 Juli 1949:
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta dan lain-lain dibebaskan dari Bangka dan kembali ke Yogyakarta, turun di lapangan terbang Meguwo.
11 Juli 1949:
Negara Indonesia Timur memberi sumbangan pembangunan Republik Indonesia berupa tekstil dan obat-obatan sebanyak 15 ton.
12 Juli 1949:
13 wartawan Amerika yang mengadakan kunjungan ke daerah Republik Indonesia tewas dalam kecelakaan pesawat terbang KLM Franeker di dekat Bombay, India.
13 Juli 1949:
Sidang pertama Kabinet Republik Indonesia setelah kembali ke Yogyakarta. Mr. Sjafrudin sebagai Kepala Pemerintahan Darurat menyerahkan mandat kepada Wakil Presiden Moh Hatta.
17 Juli 1949:
Kabinet Pasundan dibentuk dengan Perdana Menteri Mr. R. Djumhana Wiraatmadja.
20 Juli 1949:
Rapat pertama Konperensi Inter-Indonesia dimulai di Yogyakarta sampai tangal 2 Agustus 1949 dan ditutup di Jakarta.
22 Juli 1949:
Konperensi Inter-Indonesia babak pertama di Yogyakarta diketuai Wakil Presiden Moh Hatta. Konperensi itu menghasilkan:
1. Negara Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Serikat.
2. Bendera Merah-Putih disahkan sebagai bendera Negara Republik Indonesia.
3. Lagu Indonesia Raya disahkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia.
4. Bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa nasional Indonesia.
3 Agustus 1949:
Presiden Soekarno dan WTM Lovink memerintahkan penghentian tembak menembak.
Pukul 8 malam (20.00) Presiden Soekarno selaku Penglima Tertinggi Angkatan Perang memerintahkan penghentian tembak menembak di seluruh Indonesia. Pimpinan Angkatan Perang Belanda di Indonesia pun mengeluarkan perintah yang sama.
4 Agustus 1949:
Kabinet Hatta selesai dibentuk.
SUSUNAN KABINET VIII
BENTUK: KEBINET PRESIDENTIL
1. Perdana menteri : Drs. Moh Hatta.
2. Menteri Luar Negeri : H Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Mr. Wongsonegoro.
4. Menteri Pertahanan dan
Koordinator Keamanan : Sultan hamengku Buwono IX.
5. Menteri Penerangan : Mr. Sjamsudin.
6. Menteri Keuangan : Mr. Loekman Hakim.
7. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Laoh.
8. Menteri Perhubungan : -
9. Menteri Kesehatan : Dr. Surono.
10. Menteri Perburuhan dan Sosial : Kusnan.
11. Menteri PP dan K : Mr. Susanto Tirtorpodjo.
12. Menteri Kemakmuran dan
Urusan Makanan Rakyat : IJ. Kasimo.
13. Menteri Agama : KH Masjkur.
14. Menteri-menteri Negara: 1. Dr. J Leimena.
2. Ir. Djuanda.
3. Dr. Sukiman.
14 Agustus 1949:
Pembukaan Konperensi Pemuda seluruh Indonesia di Yogyakarta.
17 Agustus 1949:
Perayaan Hari Ulang Tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-IV.
18 Agustus 1949:
Kolonel Subjakto terbang ke Negeri Belanda untuk turut serta menentukan nasib dan kedudukan ALRI.
23 Agustus 1949:
Konperensi Meja Bundar dibuka, bertempat di ruangan Ridderzaal di Den Haag oleh Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees.
Ketua delegasi Belanda: Mr. Van Marseveen.
Ketua delegasi Republik Indonesia: Moh Hatta.
BFO Sultan Hamid II dan Ketua Unci: Critchly.
27 Agustus 1949:
Konperensi Wanita Seluruh Indonesia dibuka di Yogyakarta.
5 September 1949:
Pemerintah Belanda melaksanakan hukuman mati terhadap Walter Mongisidi.
(Wolter Monginsidi menulis kepada teman-temannya: “Dengan bantuan Tuhan aku akan menjalani hukuman mati ini. Aku tidak mempunyai rasa dendam pada siapapun, juga tidak pada mereka yang menjatuhkan hukuman mati ini. Tetapi aku yakin segala pengorbanan air mata dan darah pemuda-pemuda kita akan menjadi pedoman yang kuat untuk tanah air Indonesia, yang kita cintai.”
17 September 1949:
Pemerintah Republik Indonesia melarang Kongres Gerilya yang akan dilangsungkan di Prambanan, Yogakarta dengan pimpinan PKI Merah Sdr. Djoni.
5 Oktober 1949:
Hari Peringatan Angkatan Perang yang diperingati di seluruh Indonesia.
15 Oktober 1949:
Kongres Pendidikan Inter-Indonesia diadakan di Yogyakarta.
29 Oktober 1949:
Penandatanganan program persetujuan konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) di Schveningen antara wakil Republik Indonesia dan BFO. Persetujuan ditandatangani di bandar udara Schveningen sebagai tanda disetujuinya konstitusi RIS leh delegasi Indonesia dan seluruh delegasi BFO. (Bunyi piagam Persetujuan, isi konstitusi RIS dan Piagam Penyerahan Kedaulatan bisa dibaca di halaman lain).
18 November 1949:
Sidang Kabinet Republik Indonesia menerima baik persetujuan KMB.
2 Desember 1949:
Konperensi Ekonomi Inter-Indonesia dimulai. Intinya menggalang Perekonomian Nasional Indonesia.
10 Desember 1949:
Pasukan pertama TNI lengkap dengan persenjataannya memasuki Jakarta, langsung menuju Asrama Basis Commando Willems-laan.
12 Desember 1949:
Partai Katholik didirikan/disahkan. Ketua Umum: JJ Kasimo.
14 Desember 1949:
Undang-Undang Dasar Sementara RIS ditetapkan oleh wakil-wakil Negara Bagian di Pegangsaan Timur, Jakarta.
15 Desember 1949:
Sidang Pleno KNIP membahas hasil KMB. Sebanyak 226 pro dan 62 kontra hasil KMB.
16 Desember 1949:
Pemilihan Presiden RIS dilakukan di Kepatihan, Yogyakarta. Presiden Soekarno terpilih sebagai Presiden Pertama RIS dengan suara bulat.
17 Desember 1949:
Ir. Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS pertama di Bangsal Sitihinggil, Yogyarakta.
19 Desember 1949:
Kabinet RIS dibentuk.
SUSUNAN KABINET X
BENTUK: NASIONAL ZAKEN KABINET
(KABINET RIS)
1. Perdana Menteri : Drs. Moh Hatta.
2. Menteri Luar Negeri : Drs. Moh Hatta.
3. Menteri Pertahanan : Sultan Hamengku Buwono IX.
4. Menteri Dalam Negeri : Anak Agung Gde Agung.
5. Menteri Keuangan : Sjafrudin Prawiranegara,
6. Menteri Perekonomian : Ir. Djuanda.
7. Menteri Perhubungan, Tenaga
Dan Pekerjaan Umum : Ir. Laoh.
8. Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Supomo.
9. Menteri PP dan K : Dr. Abu Hanifah.
10. Menteri Kesehatan : Dr. Leimena.
11. Menteri Perburuhan : Mr. Wilopo.
12. Menteri Sosial : Mr. Kosasih.
13. Menteri Agama : KH Wachid Hasjim.
14. Menteri Penerangan : A. Mononutu.
15. Menteri-menteri Negara : 1. Sultan Hamid Algadri II.
2. Mr. Moh Roem.
3. Dr. Suparmo.
(Program Kabinet RIS bisa dilihat di halaman lain)
27 Desember 1949:
Mr. Asaat disumpah menjadi acting Presiden RI. Upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda pada RIS di Amsterdam disaksikan oleh Drs. Moh Hatta.
25 Desember 1949:
Seterlah mengalami beberapa perubahan, maka berdirilah Partai Buruh dengan Ketua Umum Prof SM Abidin.
Upacara penyerahan pemerintahan Hindia Belanda kepada RIS di Istana Gambir Jakarta, diketuai oleh Sultan Hamengku Buwono IX.
Upacara penyerahan kedaulatan RI pada RIS di Yogyakarta. Ketua: A. Mononutu.
28 Desember 1949:
Pukul 10.00 pagi Presiden Soekarno beserta keluarga dari Yogyakarta menuju Jakarta. Pukul 11.40 tiba di Kemayoran.
1950
5 Januari 1950:
Panitia Persiapan Nasional dibbarkan di Jakarta.
16 Januari 1949:
TNI masuk Kalimantan Barat.
Kabinet Republik Indonesia dibentuk.
SUSUNAN KABINET IX
BENTUK: PARLEMENTER NASIONAL ZAKEN KABINET
(KABINET REPUBLIK DALAM RIS)
1. Perdana Menteri : Dr. Halim.
2. Menteri Dalam Negeri : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
3. Menteri Penerangan : Wiwoho Purbohadidjojo.
4. Menteri Keuangan : Mr. Loekman Hakim.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan : Ir. Sitompul.
6. Menteri Kesehatan : Dr. Sutopo.
7. Menteri Sosial : Hamdani.
8. Menteri Perburuhan : Dr. Maas.
9. Menteri Kehakiman : Mr. AG Pringgodigdo.
10. Menteri PP dan K : S. Mangunsarkoro.
11. Menteri Pertanian : Sadjarwo,
12. Menteri Perdagangan dan
Perindustrian : Mr. Tandiono Manu.
13. Menteri Pembangunan : Sugando Djojopuspito.
14. Menteri Agama : Fakih Usman.
23 Januari 1950:
Letnan Kolonel Lembong gugur dalam kontak senjata melawan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung, Jawa Barat. 60 prajurit tanpa senjata dan tiga orang pertwira juga tewas dalam peristiwa itu.
25 Januari 1950:
Presiden Soekarno tiba di New Delhi.
28 Januari 1950:
Parlemen Padundan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan Kabinet A. Tjokroaminoto dengan 32 suara lawan 26 suara dan 1 abstain.
29 Januari 1950:
Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di rumah sakit Megelang, Jawa Tengah.
10 Pebruari 1950:
Penyerahan kekuasaan Pemerintahan Pasundan kepada RIS.
23 Pebruari 1950:
Bentrokan hebat antara TRIP (Tentara pelajar Republik Indonesia) dengan TNI (Divisi I Sungkono) di Kediri, Jawa Timur.
9 Maret 1950:
Presiden Soekarno menandatangani keputusan masuknya Jawa Tengah, Madura, Jawa Timur, Padang dan Sabang ke dalam Republik Indonesia.
16 Maret 1950:
URI (Uang Reublik Indonesia) mulai ditarik dari peredaran di Yogyakarta.
19 Maret 1950:
Uang kertas dari Rp. 5,- ke atas hanya berlaku separuhnya (gnting Sjafrudin) harus ditukarkan dengan uang baru sampai 16 April 1950.
25 Maret 1950:
Negara Sumatera selatan dan Kalimantan Timur dengan resmi masuk wilayah Republik Indonesia.
negeri diketuai oleh : Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
2. Menteri Luar Negeri : Mr. AA Maramis.
3. Menteri Urusan Pengajaran, Pendidikan
dan Agama : Mr. Teuku Moh Hassan.
4. Menteri Urusan Keuangan dan serta
mewakili Urusan Kehakiman : Ketua: Mr. Loekman Hakim.
5. Menteri Urusan Perburuhan dan Sosial
dan Pembangunan Pemuda : Mr. St Rajid.
6. Menteri Urusan Perhubungan dan
mewakili Kemakmuran : Ir. Indratjahja.
7. Menteri Pekerjaan Umum dan mewakili
Kesehatan : Ir. Sitompul.
Pada tanggal 16 Mei 1949 dibentuk: Komisariat Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Jawa. Terdiri dari:
1. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
2. manteri Persediaan Makanan Rakyat : IJ. Kasimo.
3. Menteri Agama : KH Masjkur.
4. Soal-soal mengenai Urusan dalam Negeri: RP. Suroso.
19/20 Desember 1948:
Mayor Jenderal Djoko Soejono dari Bureau Perjuangan dan Sdr. Harjono menjalani hukuman militer di Karanganyar, Surakarta tersangkut peristiwa pemberontakan PKI/Madiun.
25 Desember 1948:
Buletin Tentara Belanda disebar setelah 1 minggu menduduki Yogyakarta. Isinya:
AWAS!
KABAR PENTING
1. Tentara kerajaan telah maju dan menduduki daerah ini.
2. Pemerintah umum berseru kepada sekalian pemimpin-pemimpin rakyat dan segala pegawai-pegawai: turutlah membantu dalam pemulihan pemerintahan yang adil.
3. Pemerintah berpendirian, bahwa igama suatu faktor yang maha penting untuk masyarakat umum. Maka dari itu Pemerintah berseru khususnya kepada Alim Ulama, supaya turut bertindak dalam lapangan ekonomi dan sosial untuk membasmi mereka yang merugikan rakyat, umpamanya dengan jalan catut dan smokkel, agar lekas kembali kemakmuran dan kesejahteraan.
4. Pemerintah Umum sedang berusaha untuk mewujudkan cita-cita nasional akan menciptakan tentera Indonesia sendiri. Bentuk TNI serta laskar-laskar dan barisan-barisan tidak memenuhi syarat-syarat supaya dimasukkan dalam tentera yang dimaksud di atas. Maka dari itu, TNI serta laskar-laskar dan barisan-barisan harus dibubarkan. Akan tetapi tentera federal baru akan disediakan tempat untuk mereka yang senantiasa berlaku baik. Diseru kepada segala anggota TNI dan lain-lain supaya segera meletakkan senjatanya. Mereka yang berkemauan baik nanti akan diberi kesempatan buat turut serta membantu mendirikan tentera Indonesia sendiri. SIAPA TIDAK MELETAKKAN SENJATANYA AKAN DIBINASAKAN!
5. Kepada rakyat sekalian diseru suoaya menaruh kepercayaan dalam tujuan dan maksud yang jujur dari Pemerintah Umum. Ingatlah, sekarang diperjuangkan KEMERDEKAAN dan KEDAULATAN INDONESIA.
27 Desember 1948:
Presiden Soekarno, Sutan Syahrir dan H Agus Salim diasingkan ke Brastagi. Wakil Presiden Moh Hatta, Mr. Moh. Rum, Mr. Alisastroamidjojo dan Mr. Assaat diasingkan ke Bangka.
29 Desember 1948:
TNI mulai menjalankan siasat gerilya.
31 Desember 1948:
Presiden Soekarno, Sutan Syahrir dan H Agus Salim dipindah ke Prapat.
1949
10 Januari 1949:
Kabinet Baru Pasundan dibentuk di bawah pimpinan Mr. Djumhana Wiriaatmdja (sebagai formatur).
12 Januari 1949:
Kabinet Baru Indonesia Timur dibentuk, Perdana Menterinya Anak Agung Gde Agung.
23 Januari 1949:
Konperensi Asia di New Delhi ditutup, tetap mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB masalah Indonesia.
24 Januari 1949:
Menteri Supeno yang ikut bergerilya tewas tertembak Belanda di Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur.
28 Januari 1949:
Resolusi Dewan Keamanan PBB diresmikan, isinya mantara lain:
1. Menghentikan penyerangan dari kedua belah pihak (Indonesia – Belanda).
2. Memerdekakan seluruh tawanan perang.
3. Berunding lagi atas dasar Persetujuan Linggarjati.
4. Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dikembalikan.
8 Februari 1949:
Pimpinan Brigade Damarwulan Letnan Kolonel Serudji gugur dalam Clash II di Besuki.
1 Maret 1949:
Serangan besar-besaran di Yogyakarta.
Perlawanan dimulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 5 sore (enam jam Yogyakarta di tangan gerilya dengan kekuatan 2.000 orang) dan bantuan seluruh rakyat.
23 Maret 1949:
Usul baru diterima oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan resolusi 28 Januari dengan membenarkan Konperensi Meja Bundar.
26 Maret 1949:
Walinegara Sumatera Timur Dr. Mansur mengundang perwakilan daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk mengadakan konperensi intern.
12 April 1949:
Dr. Van Royen wakil Belanda dalam Dewan Keamanan PBB tiba di Jakarta bersama penasihat-penasihatnya, selaku ketua baru dari delegasi Belanda.
14 April 1949:
Perundingan Belanda – Indonesia dimulai di bawah pimpinan Marle Cocharn.
23 April 1949:
Chairil Anwar, penyair revolusioner meninggal dunia. (Chairil Anwar lahir pada 26 Juli 1922).
7 Mei 1949:
Ibu kota Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta disetujui pihak Belanda. Kedua delegasi mengeluarkan Rum Van Royen Statement.
(Statement delegasi Belanda dalam pertemuan formil di bawah UNCI di Jakarta Tanggal 7 Mei 1949 bisa dibaca di halaman lain).
25 Mei 1949:
Pasukan Belanda menyita dokumen-dokumen Republik Indonesia di Kepatihan, Yogyakarta.
10 Juni 1949:
Sultan Hamengku Buwono IX membentuk Komisi Timbang Terima Yogya dari tangan Belanda.
17 Juni 1949:
Delegadi yang terdiri dari: Walinegara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Madura, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Perdana Menteri Indonesia Timur dan Pasundan mengunjungi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta yang diasingkan di Bangka.
29 Juni 1949:
Yogya ditingal oleh tentara Belanda. Daerah Yogyakarta kembali ke tangan Republik Indonesia.
30 Juni 1949:
GSSJ Ratulangi meninggal dunia dalam usia 58 tahun.
3 Juli 1949:
Konperensi Inter Indonesia babak II dilaksanakan di Pejambon, Jakarta. Ketua Sultan hamid II.
6 Juli 1949:
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta dan lain-lain dibebaskan dari Bangka dan kembali ke Yogyakarta, turun di lapangan terbang Meguwo.
11 Juli 1949:
Negara Indonesia Timur memberi sumbangan pembangunan Republik Indonesia berupa tekstil dan obat-obatan sebanyak 15 ton.
12 Juli 1949:
13 wartawan Amerika yang mengadakan kunjungan ke daerah Republik Indonesia tewas dalam kecelakaan pesawat terbang KLM Franeker di dekat Bombay, India.
13 Juli 1949:
Sidang pertama Kabinet Republik Indonesia setelah kembali ke Yogyakarta. Mr. Sjafrudin sebagai Kepala Pemerintahan Darurat menyerahkan mandat kepada Wakil Presiden Moh Hatta.
17 Juli 1949:
Kabinet Pasundan dibentuk dengan Perdana Menteri Mr. R. Djumhana Wiraatmadja.
20 Juli 1949:
Rapat pertama Konperensi Inter-Indonesia dimulai di Yogyakarta sampai tangal 2 Agustus 1949 dan ditutup di Jakarta.
22 Juli 1949:
Konperensi Inter-Indonesia babak pertama di Yogyakarta diketuai Wakil Presiden Moh Hatta. Konperensi itu menghasilkan:
1. Negara Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Serikat.
2. Bendera Merah-Putih disahkan sebagai bendera Negara Republik Indonesia.
3. Lagu Indonesia Raya disahkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia.
4. Bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa nasional Indonesia.
3 Agustus 1949:
Presiden Soekarno dan WTM Lovink memerintahkan penghentian tembak menembak.
Pukul 8 malam (20.00) Presiden Soekarno selaku Penglima Tertinggi Angkatan Perang memerintahkan penghentian tembak menembak di seluruh Indonesia. Pimpinan Angkatan Perang Belanda di Indonesia pun mengeluarkan perintah yang sama.
4 Agustus 1949:
Kabinet Hatta selesai dibentuk.
SUSUNAN KABINET VIII
BENTUK: KEBINET PRESIDENTIL
1. Perdana menteri : Drs. Moh Hatta.
2. Menteri Luar Negeri : H Agus Salim.
3. Menteri Dalam Negeri : Mr. Wongsonegoro.
4. Menteri Pertahanan dan
Koordinator Keamanan : Sultan hamengku Buwono IX.
5. Menteri Penerangan : Mr. Sjamsudin.
6. Menteri Keuangan : Mr. Loekman Hakim.
7. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Laoh.
8. Menteri Perhubungan : -
9. Menteri Kesehatan : Dr. Surono.
10. Menteri Perburuhan dan Sosial : Kusnan.
11. Menteri PP dan K : Mr. Susanto Tirtorpodjo.
12. Menteri Kemakmuran dan
Urusan Makanan Rakyat : IJ. Kasimo.
13. Menteri Agama : KH Masjkur.
14. Menteri-menteri Negara: 1. Dr. J Leimena.
2. Ir. Djuanda.
3. Dr. Sukiman.
14 Agustus 1949:
Pembukaan Konperensi Pemuda seluruh Indonesia di Yogyakarta.
17 Agustus 1949:
Perayaan Hari Ulang Tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-IV.
18 Agustus 1949:
Kolonel Subjakto terbang ke Negeri Belanda untuk turut serta menentukan nasib dan kedudukan ALRI.
23 Agustus 1949:
Konperensi Meja Bundar dibuka, bertempat di ruangan Ridderzaal di Den Haag oleh Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees.
Ketua delegasi Belanda: Mr. Van Marseveen.
Ketua delegasi Republik Indonesia: Moh Hatta.
BFO Sultan Hamid II dan Ketua Unci: Critchly.
27 Agustus 1949:
Konperensi Wanita Seluruh Indonesia dibuka di Yogyakarta.
5 September 1949:
Pemerintah Belanda melaksanakan hukuman mati terhadap Walter Mongisidi.
(Wolter Monginsidi menulis kepada teman-temannya: “Dengan bantuan Tuhan aku akan menjalani hukuman mati ini. Aku tidak mempunyai rasa dendam pada siapapun, juga tidak pada mereka yang menjatuhkan hukuman mati ini. Tetapi aku yakin segala pengorbanan air mata dan darah pemuda-pemuda kita akan menjadi pedoman yang kuat untuk tanah air Indonesia, yang kita cintai.”
17 September 1949:
Pemerintah Republik Indonesia melarang Kongres Gerilya yang akan dilangsungkan di Prambanan, Yogakarta dengan pimpinan PKI Merah Sdr. Djoni.
5 Oktober 1949:
Hari Peringatan Angkatan Perang yang diperingati di seluruh Indonesia.
15 Oktober 1949:
Kongres Pendidikan Inter-Indonesia diadakan di Yogyakarta.
29 Oktober 1949:
Penandatanganan program persetujuan konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) di Schveningen antara wakil Republik Indonesia dan BFO. Persetujuan ditandatangani di bandar udara Schveningen sebagai tanda disetujuinya konstitusi RIS leh delegasi Indonesia dan seluruh delegasi BFO. (Bunyi piagam Persetujuan, isi konstitusi RIS dan Piagam Penyerahan Kedaulatan bisa dibaca di halaman lain).
18 November 1949:
Sidang Kabinet Republik Indonesia menerima baik persetujuan KMB.
2 Desember 1949:
Konperensi Ekonomi Inter-Indonesia dimulai. Intinya menggalang Perekonomian Nasional Indonesia.
10 Desember 1949:
Pasukan pertama TNI lengkap dengan persenjataannya memasuki Jakarta, langsung menuju Asrama Basis Commando Willems-laan.
12 Desember 1949:
Partai Katholik didirikan/disahkan. Ketua Umum: JJ Kasimo.
14 Desember 1949:
Undang-Undang Dasar Sementara RIS ditetapkan oleh wakil-wakil Negara Bagian di Pegangsaan Timur, Jakarta.
15 Desember 1949:
Sidang Pleno KNIP membahas hasil KMB. Sebanyak 226 pro dan 62 kontra hasil KMB.
16 Desember 1949:
Pemilihan Presiden RIS dilakukan di Kepatihan, Yogyakarta. Presiden Soekarno terpilih sebagai Presiden Pertama RIS dengan suara bulat.
17 Desember 1949:
Ir. Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS pertama di Bangsal Sitihinggil, Yogyarakta.
19 Desember 1949:
Kabinet RIS dibentuk.
SUSUNAN KABINET X
BENTUK: NASIONAL ZAKEN KABINET
(KABINET RIS)
1. Perdana Menteri : Drs. Moh Hatta.
2. Menteri Luar Negeri : Drs. Moh Hatta.
3. Menteri Pertahanan : Sultan Hamengku Buwono IX.
4. Menteri Dalam Negeri : Anak Agung Gde Agung.
5. Menteri Keuangan : Sjafrudin Prawiranegara,
6. Menteri Perekonomian : Ir. Djuanda.
7. Menteri Perhubungan, Tenaga
Dan Pekerjaan Umum : Ir. Laoh.
8. Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Supomo.
9. Menteri PP dan K : Dr. Abu Hanifah.
10. Menteri Kesehatan : Dr. Leimena.
11. Menteri Perburuhan : Mr. Wilopo.
12. Menteri Sosial : Mr. Kosasih.
13. Menteri Agama : KH Wachid Hasjim.
14. Menteri Penerangan : A. Mononutu.
15. Menteri-menteri Negara : 1. Sultan Hamid Algadri II.
2. Mr. Moh Roem.
3. Dr. Suparmo.
(Program Kabinet RIS bisa dilihat di halaman lain)
27 Desember 1949:
Mr. Asaat disumpah menjadi acting Presiden RI. Upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda pada RIS di Amsterdam disaksikan oleh Drs. Moh Hatta.
25 Desember 1949:
Seterlah mengalami beberapa perubahan, maka berdirilah Partai Buruh dengan Ketua Umum Prof SM Abidin.
Upacara penyerahan pemerintahan Hindia Belanda kepada RIS di Istana Gambir Jakarta, diketuai oleh Sultan Hamengku Buwono IX.
Upacara penyerahan kedaulatan RI pada RIS di Yogyakarta. Ketua: A. Mononutu.
28 Desember 1949:
Pukul 10.00 pagi Presiden Soekarno beserta keluarga dari Yogyakarta menuju Jakarta. Pukul 11.40 tiba di Kemayoran.
1950
5 Januari 1950:
Panitia Persiapan Nasional dibbarkan di Jakarta.
16 Januari 1949:
TNI masuk Kalimantan Barat.
Kabinet Republik Indonesia dibentuk.
SUSUNAN KABINET IX
BENTUK: PARLEMENTER NASIONAL ZAKEN KABINET
(KABINET REPUBLIK DALAM RIS)
1. Perdana Menteri : Dr. Halim.
2. Menteri Dalam Negeri : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
3. Menteri Penerangan : Wiwoho Purbohadidjojo.
4. Menteri Keuangan : Mr. Loekman Hakim.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan : Ir. Sitompul.
6. Menteri Kesehatan : Dr. Sutopo.
7. Menteri Sosial : Hamdani.
8. Menteri Perburuhan : Dr. Maas.
9. Menteri Kehakiman : Mr. AG Pringgodigdo.
10. Menteri PP dan K : S. Mangunsarkoro.
11. Menteri Pertanian : Sadjarwo,
12. Menteri Perdagangan dan
Perindustrian : Mr. Tandiono Manu.
13. Menteri Pembangunan : Sugando Djojopuspito.
14. Menteri Agama : Fakih Usman.
23 Januari 1950:
Letnan Kolonel Lembong gugur dalam kontak senjata melawan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung, Jawa Barat. 60 prajurit tanpa senjata dan tiga orang pertwira juga tewas dalam peristiwa itu.
25 Januari 1950:
Presiden Soekarno tiba di New Delhi.
28 Januari 1950:
Parlemen Padundan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan Kabinet A. Tjokroaminoto dengan 32 suara lawan 26 suara dan 1 abstain.
29 Januari 1950:
Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di rumah sakit Megelang, Jawa Tengah.
10 Pebruari 1950:
Penyerahan kekuasaan Pemerintahan Pasundan kepada RIS.
23 Pebruari 1950:
Bentrokan hebat antara TRIP (Tentara pelajar Republik Indonesia) dengan TNI (Divisi I Sungkono) di Kediri, Jawa Timur.
9 Maret 1950:
Presiden Soekarno menandatangani keputusan masuknya Jawa Tengah, Madura, Jawa Timur, Padang dan Sabang ke dalam Republik Indonesia.
16 Maret 1950:
URI (Uang Reublik Indonesia) mulai ditarik dari peredaran di Yogyakarta.
19 Maret 1950:
Uang kertas dari Rp. 5,- ke atas hanya berlaku separuhnya (gnting Sjafrudin) harus ditukarkan dengan uang baru sampai 16 April 1950.
25 Maret 1950:
Negara Sumatera selatan dan Kalimantan Timur dengan resmi masuk wilayah Republik Indonesia.
26 Maret 1950:
Hari Peleburan: Gerakan banteng Republik Indonesia menjadi Partai Demokrasi Rakyat. Ketua Umum: Dr. Muardi.
5 April 1950:
Pemberontakan kapten Andi Aziz dimulai di Makassar. Batalyon Worang dilarang mendarat.
Sultan Hamid II, Menteri Nagara RIS ditahan karena tersangkut perkara Westerling.
7 April 1950:
Beureau Demobilisasi nasional dibentuk.
16 April 1950:
Bangka dan Biliton masuk ke dalam propinsi Sumetara Selatan.
25 April 1950:
Pemberontakan Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan diproklamirkan oleh Somoukil.
26 April 1950:
KNIL dengan resmi dibubarkan.
27 April 1950:
Prof. Ryamond Kennedy, Guru Besar ilmu Ethnologie dan Sosiologie di Yale University Amerika Serikat dibunuh gerombolan tak dikenal di desa Tomo, dekat perbatasan Cirebon – Bandung. Tanggal 17 Agustus 1950 didirikan tugu peringatan untuk almarhum.
16 Mei 1950:
Jenderal Carlos Romulo, Ketua Umum PBB berkunjung ke Yogyakarta.
Persetujuan antara Pemerintah RI dan RIS untuk membentuk negara kesatuan berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
19 Mei 1950:
Tercapailah persetujuan antara RI dan RIS untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20 Mei 1950:
Lahir dengan resmi Partai Rakyat Indonesia dibawah pimpinan Bung Tomo.
7 Juni 1950:
Pandit Nehru bersama rombongan tiba di Jakarta tepat pukul 09.00 pagi.
11 Juni 1950:
PM India Pandit Nehru mengunjungi Yogyakarta.
23 Juli 1950:
Partai Rakyat Nasional (PRN) berdiri. Partai ini merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketua Umum: Mr. Djodi Gondokusumo.
26 Juli 1950:
Tamat sudah riwayat organisasi KNIL di Indonesia.
4 Agustus 1950:
Setelah diadakan peleburan dari beberapa organisasi Ketholik, lahirkan partai Katholik Indonesia.
15 Agustus 1950:
Negara Sumatera Timur resmi bergabung dengan RI dalam sebuah upacara sederhana di kantor Sekretariat.
Perdana Menteri Sumatera Utara Dr. Mansur selaku Walinegara menyerahkan kekuasaan kepada Gubernur Sumatera Timur Sr. Reksodihardjo.
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dengan memakai konstitusi RI sebagai Undang Undang Dasar-nya.
(Piagam Pernyataan dan UUD-nya bisa dilihat di halaman lain)
17 Agustus 1945:
Perayaan hari Proklamasi Indonesia ke V.
25 Agustus 1950:
Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok Ho Ying tiba di Jakarta dengan menumpang kapal Tjitjalengka.
28 Agustus 1950:
Dr. Douwes Dekker (Dr. Setijabudi) meningal dunia.
7 September 1950:
Kebinet Moh Natsir diresmikan.
SUSUNAN KABINET XI
BENTUK: PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Moh Natsir.
2. Wakil Perdana Menteri : Sultan Hamengku Buwono IX.
3. Menteri Luar Negeri : Mohammad Roem.
4. Menteri Dalam Negeri : Mr. Asaat.
5. Menteri Pertahanan : Dr. A Halim.
6. Menteri Kehakiman : Mr. Wongsonegoro.
7. Menteri Penerangan : MA Pellaupessy.
8. Menteri Keuangan : Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
9. Menteri Perdagangan dan
Perindustrian : Dr. Sumitro Djojohadikusumo.
10. Menteri Pertanian : Mr. Tandiono Manoe.
11. Menteri Perhubungan dan
Pengangkutan : Ir. Djuanda.
12. Menteri Pekerjaan Umum dan
Pembangunan : Prof. Ir. H. Johannes.
13. Menteri Pendidikan, Pengajaran
Dan Kebudayaan : Dr. Bahder Johan.
14. Menteri Kesehatan : Dr. Leimena.
15. Menteri Sosial : FS. Harjadi.
16. Menteri Perburuhan : RP. Suroso.
17. Menteri Agama : KH Wachid Hasjim.
18. Menteri Negara : Harsono Tjokroaminoto.
Program Kabinet Natsir
Pada tangal 7 September 1950 dipermaklumkan program Kabinet Natsir yang terdiri atas delapan pasal yang berbumnyi sebagai berikut:
1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dan waktu yang singkat.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat (pasal 146 UUD).
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman.
4. Memperkembangkan dan memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar melaksanakan ekonomi nasional yang sehat. Melaksanakan keragaman antara buruh dan majikan.
5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
6. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memulihkan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.
8. Menjalankan politik luar negeri yang bebas.
28 September 1950:
Letnan Kolonel Sudiarto gugur dalam gerakan pendaratan di Kepulauan Maluku melawan RMS.
29 September 1950:
Indonesia diterima menjadi anggota PBB sebagai anggota ke-60.
30 September 1950:
Republik Indonesia resmi menjadi angota PBB.
11 Oktober 1950:
Pembukaan hubungan radio telefoni antara India – Indonesia diresmikan. Pembukaan ini dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan Presiden India Rayendra Prasad.
14 Oktober 1950:
Dewan Perwakilan rakyat (DPR) telah mengadakan pemilihan calon Wakil Presiden sejunkah 8 orang. Hasil pemilihan inis ebqagai berikut:
1. Drs. Moh Hatta : 113 suara.
2. Mr. Iwa Kusumasumantri : 1 suara.
3. M. Burhanuddin : 1 suara.
4. Sutan Syahrir : 2 suara.
5. Dr. Sukiman : 2 suara.
6. Mr. Moh Yamin : 2 suara.
7. Nerus Ginting Suka : 1 suara.
8. KI Hajar Dewantara : 19 suara.
Yang tidak memberikan suara ada 6 orang.
15 Oktober 1950:
Mr. Sjamsudin, Duta Besar Indonesia untuk Pakistan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jakarta.
4 November 1950:
Letnan Kolonel Slamet Rijadi gugur dalam pertempuran di benteng Victorie, Ambon dalam tugas menumpas gerombolan RMS.
(Dokumen yang saya punya menulis Sejarah Indonesia sampai tahun 1953 (kemunginan besar buku itu terbitan tahun 1953). Oleh sebab itu, tulisan ini juga masih akan bersambung sampai tahun 1953. Harap sabar menanti ya....)
***
Hari Peleburan: Gerakan banteng Republik Indonesia menjadi Partai Demokrasi Rakyat. Ketua Umum: Dr. Muardi.
5 April 1950:
Pemberontakan kapten Andi Aziz dimulai di Makassar. Batalyon Worang dilarang mendarat.
Sultan Hamid II, Menteri Nagara RIS ditahan karena tersangkut perkara Westerling.
7 April 1950:
Beureau Demobilisasi nasional dibentuk.
16 April 1950:
Bangka dan Biliton masuk ke dalam propinsi Sumetara Selatan.
25 April 1950:
Pemberontakan Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan diproklamirkan oleh Somoukil.
26 April 1950:
KNIL dengan resmi dibubarkan.
27 April 1950:
Prof. Ryamond Kennedy, Guru Besar ilmu Ethnologie dan Sosiologie di Yale University Amerika Serikat dibunuh gerombolan tak dikenal di desa Tomo, dekat perbatasan Cirebon – Bandung. Tanggal 17 Agustus 1950 didirikan tugu peringatan untuk almarhum.
16 Mei 1950:
Jenderal Carlos Romulo, Ketua Umum PBB berkunjung ke Yogyakarta.
Persetujuan antara Pemerintah RI dan RIS untuk membentuk negara kesatuan berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
19 Mei 1950:
Tercapailah persetujuan antara RI dan RIS untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20 Mei 1950:
Lahir dengan resmi Partai Rakyat Indonesia dibawah pimpinan Bung Tomo.
7 Juni 1950:
Pandit Nehru bersama rombongan tiba di Jakarta tepat pukul 09.00 pagi.
11 Juni 1950:
PM India Pandit Nehru mengunjungi Yogyakarta.
23 Juli 1950:
Partai Rakyat Nasional (PRN) berdiri. Partai ini merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketua Umum: Mr. Djodi Gondokusumo.
26 Juli 1950:
Tamat sudah riwayat organisasi KNIL di Indonesia.
4 Agustus 1950:
Setelah diadakan peleburan dari beberapa organisasi Ketholik, lahirkan partai Katholik Indonesia.
15 Agustus 1950:
Negara Sumatera Timur resmi bergabung dengan RI dalam sebuah upacara sederhana di kantor Sekretariat.
Perdana Menteri Sumatera Utara Dr. Mansur selaku Walinegara menyerahkan kekuasaan kepada Gubernur Sumatera Timur Sr. Reksodihardjo.
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dengan memakai konstitusi RI sebagai Undang Undang Dasar-nya.
(Piagam Pernyataan dan UUD-nya bisa dilihat di halaman lain)
17 Agustus 1945:
Perayaan hari Proklamasi Indonesia ke V.
25 Agustus 1950:
Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok Ho Ying tiba di Jakarta dengan menumpang kapal Tjitjalengka.
28 Agustus 1950:
Dr. Douwes Dekker (Dr. Setijabudi) meningal dunia.
7 September 1950:
Kebinet Moh Natsir diresmikan.
SUSUNAN KABINET XI
BENTUK: PARLEMENTER
1. Perdana Menteri : Moh Natsir.
2. Wakil Perdana Menteri : Sultan Hamengku Buwono IX.
3. Menteri Luar Negeri : Mohammad Roem.
4. Menteri Dalam Negeri : Mr. Asaat.
5. Menteri Pertahanan : Dr. A Halim.
6. Menteri Kehakiman : Mr. Wongsonegoro.
7. Menteri Penerangan : MA Pellaupessy.
8. Menteri Keuangan : Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
9. Menteri Perdagangan dan
Perindustrian : Dr. Sumitro Djojohadikusumo.
10. Menteri Pertanian : Mr. Tandiono Manoe.
11. Menteri Perhubungan dan
Pengangkutan : Ir. Djuanda.
12. Menteri Pekerjaan Umum dan
Pembangunan : Prof. Ir. H. Johannes.
13. Menteri Pendidikan, Pengajaran
Dan Kebudayaan : Dr. Bahder Johan.
14. Menteri Kesehatan : Dr. Leimena.
15. Menteri Sosial : FS. Harjadi.
16. Menteri Perburuhan : RP. Suroso.
17. Menteri Agama : KH Wachid Hasjim.
18. Menteri Negara : Harsono Tjokroaminoto.
Program Kabinet Natsir
Pada tangal 7 September 1950 dipermaklumkan program Kabinet Natsir yang terdiri atas delapan pasal yang berbumnyi sebagai berikut:
1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dan waktu yang singkat.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat (pasal 146 UUD).
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman.
4. Memperkembangkan dan memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar melaksanakan ekonomi nasional yang sehat. Melaksanakan keragaman antara buruh dan majikan.
5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
6. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memulihkan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.
8. Menjalankan politik luar negeri yang bebas.
28 September 1950:
Letnan Kolonel Sudiarto gugur dalam gerakan pendaratan di Kepulauan Maluku melawan RMS.
29 September 1950:
Indonesia diterima menjadi anggota PBB sebagai anggota ke-60.
30 September 1950:
Republik Indonesia resmi menjadi angota PBB.
11 Oktober 1950:
Pembukaan hubungan radio telefoni antara India – Indonesia diresmikan. Pembukaan ini dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan Presiden India Rayendra Prasad.
14 Oktober 1950:
Dewan Perwakilan rakyat (DPR) telah mengadakan pemilihan calon Wakil Presiden sejunkah 8 orang. Hasil pemilihan inis ebqagai berikut:
1. Drs. Moh Hatta : 113 suara.
2. Mr. Iwa Kusumasumantri : 1 suara.
3. M. Burhanuddin : 1 suara.
4. Sutan Syahrir : 2 suara.
5. Dr. Sukiman : 2 suara.
6. Mr. Moh Yamin : 2 suara.
7. Nerus Ginting Suka : 1 suara.
8. KI Hajar Dewantara : 19 suara.
Yang tidak memberikan suara ada 6 orang.
15 Oktober 1950:
Mr. Sjamsudin, Duta Besar Indonesia untuk Pakistan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jakarta.
4 November 1950:
Letnan Kolonel Slamet Rijadi gugur dalam pertempuran di benteng Victorie, Ambon dalam tugas menumpas gerombolan RMS.
(Dokumen yang saya punya menulis Sejarah Indonesia sampai tahun 1953 (kemunginan besar buku itu terbitan tahun 1953). Oleh sebab itu, tulisan ini juga masih akan bersambung sampai tahun 1953. Harap sabar menanti ya....)
***
Langganan:
Postingan (Atom)
